Hari Lahir ke-80 Kejaksaan RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Integritas dan Reformasi Hukum

Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia menggelar upacara puncak peringatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan RI di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 2 September 2025. Tema yang dipilih pada tahun ini adalah Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju.
 
Jaksa Agung ST Burhanuddin ditunjuk sebagai inspektur upacara sekaligus menyampaikan arahan terkait capaian dan arah kebijakan lembaga ke depan. Dalam amanatnya, Jaksa Agung menekankan HUT ke-80 Kejaksaan merupakan momentum evaluasi dan introspeksi untuk memperkuat soliditas serta integritas seluruh insan Adhyaksa. 
 
"Momen ini menandai dimulainya kedudukan Jaksa Agung dan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Kejaksaan lahir bersamaan dengan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai penjaga hukum dan penegak cita-cita proklamasi," ujar Burhanuddin.
 
Burhanuddin menjelaskan, penetapan 2 September sebagai Hari Lahir Kejaksaan didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023. Tanggal ini merujuk pada 2 September 1945, ketika Presiden Soekarno menunjuk Gatot Tanoemihardja sebagai Jaksa Agung pertama Republik Indonesia.


(Foto: Dok. Kejaksaan Agung)

Adapun tema peringatan tahun ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Jaksa Agung menegaskan Kejaksaan harus bertransformasi untuk memperkuat reformasi hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
 
Burhanuddin pun tak menampik akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh insan Adhyaksa, mengingat yang saat ini dihadapi pastinya berbeda dengan tantangan yang dihadapi di masa-masa lalu. Oleh karena itu, ia berpesan anak buahnya benar-benar berintegritas dan tidak melakukan tindakan yang mencoreng muruah institusi.
 
 

Baca: Jaksa Agung: Buru Silfester Matutina

Pada kesempatan itu juga, Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas capaian Kejaksaan yang kembali menempati posisi sebagai salah satu lembaga paling dipercaya publik, setelah TNI dan Presiden. Hal itu berdasarkan hasil survei Indikator pada Mei 2025 dan Survei Nasional Polling Institute pada Agustus 2025.
 
Keberhasilan ini, menurutnya, merupakan buah kerja keras insanAdhyaksa dalam menangani perkara dengan mengutamakan nilai keadilan, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.


(Foto: Dok. Kejaksaan Agung)

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan Tujuh Perintah Harian sebagai pedoman kerja: 

1. Tanamkan Semangat Kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat Peran Sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan Budaya Kerja Kolaboratif dan Responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat KUHP baru, Undang-Undang Nomor1 Tahun 2023, yang akan berlaku mulai awal 2026.
6. Wujudkan Pola Pembentukan Insan Adhyaksa yang Terstandarisasi, profesional, serta memiliki struktur berpikir terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan Pola Penanganan Perkara dengan menyeimbangkan antara hukum positif dan nilai keadilan masyarakat, demi menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta penanganan perkara yang objektif, adil, dan humanis.

 
"Dalam menjaga eksistensi institusi, kita akan selalu membawa legitimiasi luhur para pendahulu kita. Namun saya ingin berpesan bahwa setiap kita adalah perintis di zamannya masing-masing," kata Burhanuddin.
 
Ia lalu menutup amanatnya dengan pesan tegas agar seluruh  menjaga integritas. "Ingat! Kita adalah sentral penegakan hukum di negara ini!" ucap Burhanuddin lantang.