Selama ini USAID telah menyalurkan berbagai jenis bantuan ke banyak negara, termasuk Indonesia. (Anadolu Agency)
Nairobi: Pemerintah di berbagai negara Afrika bersiap menghadapi konsekuensi dari penghentian sementara bantuan luar negeri dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan, terutama dalam sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Di Kenya, Menteri Kesehatan Deborah Barasa menekankan pentingnya memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan, khususnya program yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TB).
“Selama lebih dari 40 tahun, kami telah bergantung pada mitra internasional. PEPFAR (The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief) telah memainkan peran penting dalam memastikan pasien HIV dan TB mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan,” ujar Barasa dalam konferensi pers di Nairobi pada Rabu 5 Februari 2025 .
Ia menambahkan bahwa lebih dari 3,7 juta orang di Kenya saat ini bergantung pada pengobatan HIV.
“Sangat penting bagi kita untuk mulai memikirkan solusi yang berkelanjutan serta mencari alternatif sumber pendanaan,” katanya, seperti dikutip dari All Africa, Senin, 10 Februari 2025
Meski penghentian bantuan telah disesuaikan dengan pengecualian untuk “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa,” termasuk obat-obatan esensial, banyak negara masih mengevaluasi dampaknya jika penghentian ini menjadi permanen.
Pengecualian Bantuan
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menjelaskan bahwa pengecualian ini bertujuan untuk memastikan bantuan yang bersifat darurat tetap disalurkan.
“Jika itu menyelamatkan nyawa, jika itu bantuan darurat seperti makanan dan obat-obatan, maka bantuan tersebut masih mendapat pengecualian,” ujar Rubio.
Di
Afrika Selatan, yang memiliki 7,8 juta penderita HIV, PEPFAR telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan dalam dua dekade terakhir. Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Aaron Motsoaledi, menyatakan bahwa penghentian sementara ini mengejutkan pemerintah dan saat ini pihaknya tengah berupaya memahami dampak penuh dari kebijakan ini.
Pekan ini, Motsoaledi bertemu dengan pejabat Kedutaan Besar AS untuk membahas kerja sama bilateral di bidang kesehatan serta kebijakan baru AS terkait bantuan luar negeri. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pihak berjanji untuk menjaga komunikasi terbuka guna membahas kemitraan di sektor kesehatan.
Asanda Ngoasheng, seorang analis politik dari Afrika Selatan, menilai bahwa banyak negara akan terdampak, mengingat sistem kesehatan publik di beberapa negara sangat bergantung pada pendanaan dari PEPFAR.
“Bahkan jika PEPFAR tidak membiayai 100% program, pengurangan dana tetap akan berimbas pada kemampuan negara-negara ini dalam menyediakan layanan yang sebelumnya ditopang oleh dana tersebut,” ujarnya.
Kemandirian Ekonomi
Dampak penghentian sementara ini juga terasa di sektor non-kesehatan. Di Senegal, proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Millennium Challenge Corporation (MCC), sebuah inisiatif yang dimulai oleh Presiden AS George W. Bush, terancam kehilangan pendanaan.
Proyek kelistrikan senilai 550 juta dolar AS yang dikelola oleh Millennium Challenge Account Senegal dirancang untuk meningkatkan jaringan transmisi serta memperluas akses listrik ke daerah pedesaan dan pinggiran kota di wilayah selatan dan tengah Senegal.
Mamadou Thior, jurnalis sekaligus Ketua Dewan Pemantau Media (CORED), menyatakan bahwa penghentian dana dari AS akan berdampak pada sekitar 12 juta orang.
“Pendanaan dari AS untuk fase kedua proyek ini sangat penting,” ujarnya kepada.
Thior juga mengutip pernyataan Perdana Menteri Senegal, Ousmane Sonko, yang menegaskan perlunya negara-negara Afrika meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Sudah saatnya Afrika dan negara lain bergantung pada diri mereka sendiri, bukan pada bantuan dari Barat, karena ketergantungan ini bisa membawa dampak buruk,” kata Thior.
Di Nigeria, yang tahun lalu menerima sekitar USD1 miliar dalam bentuk bantuan luar negeri dari AS, pemerintah telah membentuk komite khusus yang terdiri dari perwakilan kementerian keuangan, kesehatan, dan lingkungan untuk mencari solusi alternatif bagi program-program yang sebelumnya dibiayai oleh AS. (
Muhammad Reyhansyah)
Baca juga:
Trump Setop Bantuan, Rumah Sakit dan Program Penelitian di Afrika Lumpuh