KPK Anggap Praperadilan Karen Bagian dari Kontrol Penanganan Kasus

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan sentimen dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang sudah menggugat penetapan tersangka yang diberikan. Praperadilan itu ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 2 November 2023.

"Karena hal itu juga sebagai bagian kontrol atas aspek formil dalam penyelesaian perkara oleh KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 November 2023.

Ali mengatakan semua tersangka berhak mengajukan praperadilan. KPK pun tidak mau menyampuri keputusan itu karena sudah dijamin oleh hukum yang berlaku.

"Namun demikian, kami juga tidak membatasi ketika para tersangka mengajukan praperadilan," ujar Ali.

Karen melawan penetapan tersangka kasus korupsi LNG. Dia mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Jumat, 6 Oktober 2023. Pengajuan terdaftar dengan nomor perkara: 113/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia.

KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini.

Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.