Pencari Fakta PBB temukan pelanggaran berat HAM di Sudan. (EPA)
Marcheilla Ariesta • 6 September 2024 23:56
Khartoum: Misi Pencari Fakta Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, pihak-pihak yang bertikai di Sudan telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional yang mengerikan. Pelanggaran tersebut termasuk yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam laporannya, misi PBB menyoroti bahwa baik Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), serta sekutu mereka masing-masing, terbukti bertanggung jawab atas pola pelanggaran skala besar.
“Termasuk serangan tanpa pandang bulu dan langsung yang dilakukan melalui serangan udara dan penembakan terhadap warga sipil, sekolah, rumah sakit, jaringan komunikasi, serta pasokan air dan listrik yang vital,” kata laporan tersebut, dilansir dari Anadolu, Jumat, 6 September 2024.
Laporan tersebut mengatakan, pihak-pihak yang bertikai juga menargetkan warga sipil serta mereka yang membantu korban atau mendokumentasikan pelanggaran, melalui pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan dan penganiayaan.
“Beratnya temuan ini menggarisbawahi tindakan yang mendesak dan segera untuk melindungi warga sipil,” kata Mohamed Chande Othman, kepala misi tersebut.
“Mengingat kegagalan pihak yang bertikai untuk menyelamatkan warga sipil, sangat penting bahwa pasukan yang independen dan tidak memihak dengan mandat untuk melindungi warga sipil dikerahkan tanpa penundaan,” tambahnya.
Misi pencari fakta, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Oktober 2023, mendasarkan temuannya pada investigasi yang dilakukan antara Januari dan Agustus 2024. Investigasi ini mencakup kunjungan ke Chad, Kenya, dan Uganda, serta kesaksian langsung dari 182 korban selamat, keluarga dan saksi mata mereka, dan konsultasi ekstensif dengan para ahli dan anggota masyarakat sipil.
Laporan tersebut merekomendasikan perluasan embargo senjata yang diberlakukan di wilayah Darfur berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1556 (2004) untuk mencakup seluruh Sudan, untuk menghentikan pasokan senjata, amunisi, dan dukungan logistik atau keuangan lainnya kepada faksi-faksi yang bertikai, dan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Belum ada tanggapan langsung dari otoritas Sudan terkait temuan laporan tersebut.
Sejak Senin, bentrokan hebat antara tentara Sudan dan RSF meningkat di ibu kota Khartoum, setelah periode relatif tenang dalam beberapa minggu terakhir.
Sudan telah dilanda pertempuran antara tentara yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa, dan RSF, yang dipimpin oleh mantan wakilnya Mohamed Hamdan Dagalo.
Situasi di Sudan masih mengerikan di tengah konflik mematikan yang telah menewaskan hampir 18.800 orang dan membuat hampir 10 juta orang mengungsi sejak April 2023, menurut data PBB.
Streaming