Mayoritas Penumpang KRL Menolak Skema Tarif KRL Berbasis NIK

Jakarta: Wacana penyesuaian tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mendapat penolakan dari sejumlah pengguna KRL. Menurut mereka kebijakan ini memberatkan bagi kalangan tertentu.

Salah satu pengguna KRL, Dika mengatakan, daripada berfokus pada penyesuaian tarif subsidi, sebaiknya pemerintah berfokus pada peningkatan fasilitas. Salah satunya dengan penambahan gerbong.

“Itu makin ribet, dari pada mikirin penyesuaian tarif berdasarkan NIK, mending fasilitasnya dulu yang diperbaiki, biar tidak terjadi penumpukan,” kat Dika kepada Metro TV, Sabtu, 31 Agustus 2024.

 

Dika menilai saat ini fasilitas KRL belum memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada saat-saat tertentu terjadi penumpukan di gerbong maupun di stasiun. 

Hal senada juga disampaikan penumpang lain, Rifki. Menurutnya penyesuaian tarif tersebut membebani kalangan menengah ke atas, belum lagi proses administrasinya yang dinilainya akan menyulitkan.

“Menurut saya kurang make sense aja sih, karena untuk fasilitas umum ini kan sudah terjangkau dari segi harganya tidak perlu menggunakan NIK,” ucap Rifki.

 

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

“Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” ucap Budi.

Budi mengatakan soal berlaku tidaknya kebijakan ini, semua tergantung pada hasil pembahasan nantinya. Dia menegaskan yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan yang terbaik.

(MTVN/Imanuel Rymaldi Matula)