Stamina Loyo, Ekonomi RI Rentan Tergerus Krisis Global

Jakarta: Direktur eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang kondisi ekonomi Indonesia yang loyo membuat rentan terhadap gejolak global. Hal ini karena Indonesia masih ketergantungan tinggi terhadap kebutuhan pangan dan komoditas lain dari luar negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia pada Juli 2024 mencapai USD21,74 miliar, naik 17,82 persen dibandingkan Juni 2024 dan naik 11,07 persen dibandingkan Juli 2023.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat melambat dengan mencatatkan deflasi selama empat bulan beruntun di tahun ini.

Pada Agustus 2024, Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan dari 106,09 di Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus.

"Jika stamina ekonomi Indonesia kuat, maka global shock hanya berdampak kecil terhadap perekonomian Indonesia. Tapi, nyatanya stamina ekonomi kita tidak begitu," ungkap Esther kepada Media Indonesia, Senin, 2 September 2024.
 

Baca juga: Pemerintah Belum Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah

 

Utang terus menumpuk

Selain itu, utang yang terus menumpuk menyebabkan berbagai masalah pada ekonomi dalam negeri. Esther menerangkan jumlah utang Indonesia selama 10 tahun terakhir naik 3,3 kali lipat. Diperkirakan beban bunga utang di tahun ini mencapai 19 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Masalah ini diperparah dengan penerimaan negara yang mengalami penurunan," kata Esther.

Mengutip data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara semester I tahun ini sebesar Rp1.320,7 triliun, atau 47,1 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Jumlah tersebut mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester I-2023 yang mencapai Rp1.407,9 triliun

Esther pun mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kedaulatan pangan untuk mengurangi impor, menjaga rantai ketahanan pangan nasional, serta mengurangi porsi utang ke depannya.

"Pemerintah harus lebih bijak dalam alokasi anggaran untuk kegiatan produktif agar bisa mengurangi utang," tutup dia.