Bantuan Pangan Beras Disalurkan selama 6 Bulan di Tahun Depan

Jakarta: Program bantuan pangan (banpang) beras selama enam bulan akan dialokasikan pada 2025. Sebelumnya, pemerintah telah memastikan banpang beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025, dan dalam Rapat Terbatas kemarin (30/12) diputuskan penambahan alokasi banpang beras untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan di 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

"Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap distribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton ke 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas," sambung dia.


(Beras untuk penyaluran bantuan pangan non tunai. Foto: Istimewa)

Program banpang beras ini, jelas Arief, diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

"Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," jelas Arief.

Arief mengungkapkan, database penerima bantuan pangan (PBP) beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Adapun rincian PBP terdiri 15,6 juta desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
 

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Dukung Pergeseran Penerima Bansos Jadi Penerima Pemberdayaan Sosial

 

Pangkas angka kemiskinan

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut program banpang beras menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

Di samping itu, banpang beras turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

Namun setelah digelontorkan banpang beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen di Desember 2023. Sementara pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen.

Melalui penyaluran banpang beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.