Johanis Tanak Sebut Kesuksesan Penanganan Tipikor Bukan dari OTT

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengungkap pandangan, soal keberhasilan penanganan kasus rasuah di Indonesia. Menurut calon pimpinan KPK ini, kesuksesan pemberantasan korupsi tidak bisa dipatok dengan tangkap tangan.

“Sebenarnya, kesuksesan penanganan perkara tipikor bukan dilihat dari ada tdknya tangkap tangan, tapi, bagaimana kita mencegah korupsi dan menindak bila yang melakukan tipikor,” kata Johanis melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 November 2024.

Johanis menyontohkan keberhasilan Kejaksaan Agung dan Polri dalam menangani perkara. Menurutnya, dua instansi itu tidak mengandalkan tangkap tangan untuk menindak kasus yang dikerjakan oleh mereka.

“Kejaksaan tidak pakai OTT atau tangkap tangan tapi mereka sukses menangani perkara tipikor, begitu juga Polri,” ujar Johanis.
 

Baca: Cegah Pungli, Calon Dewas Mau Godok Aturan Rotasi Personel KPK

Menurut Johanis, istilah OTT juga tidak ada dalam Undang-Undang KPK. Karenanya, dia menilai menyegah korupsi lebih penting ketimbang memaksimalkan penangkapan.

“Ada kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati,” ucap Johanis.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan OTT tidak bisa dihapuskan. Sebab, penindakan itu merupakan aturan dalam undang-undang yang berlaku.

“Kalau tertangkap tangan kan enggak mungkin dihapuskan. Karena itu diatur dalam undang-undang,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024.

Alex mengamini istilah OTT tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di aturan yang berlaku, cuma ada istilah tangkap tangan.

OTT merupakan istilah dari penangkapan karena kegiatannya disebut dengan operasi. Menurut Alex, cuma istilahnya yang bisa dihapus, bukan penindakannya.

“Cuma istilahnya saja, mungkin,” ujar Alex.