Jusuf Kalla Yakin Konflik Papua dapat Berakhir Damai

Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meyakini konflik Papua rampung secara damai. Penyelesaian mesti lewat pendekatan yang mempertimbangkan suara dan tuntutan warga Papua.

Sebagian warga Papua, kata JK, merasa mereka dijajah dan dirampok negara. Pemerintah mesti menggunakan pendekatan damai dan memahami keluhan warga Papua.

“Kalau Anda baca Papua, hanya dua tuntutannya, ingin merdeka karena merasa dijajah, kedua kita dianggap merampok Papua. Papua itu, bisa diselesaikan dengan cara damai. Mereka kan merasa, ‘wah kita dirampok’. Siapa bilang dirampok? Buka data,” ujar JK dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 25 April 2024.

Perlu ada dialog dengan warga Papua untuk meyakinkan mereka. Khususnya, menegaskan negara yang tidak pernah berniat menjajah apalagi merampok kekayaan Papua.
 

Baca: Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Dukung Program Strategis Pemerintah di Papua

Di sisi lain, JK mengingatkan negara yang memberikan anggaran yang besar ke Papua. Hingga kini, sekitar Rp85 triliun digelontorkan untuk Papua. Belum lagi kepala daerah Papua yang mesti orang asli.

"Inilah cara mendamaikannya. Kita harus mengerti pokok permasalahannya. Kalau Anda tidak mengerti persoalan ini, sulit,” kata dia.

JK ingin membantu dan menjadi mediator dalam konflik Papua. Namun, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan konflik itu dengan caranya sendiri.

“Karena saya terlibat dalam penyelesaian empat konflik terakhir, Papua itu, semua kita ingin selesaikan. Tetapi Pak Jokowi ingin selesaikan sendiri, jadi saya tidak masuk. Sebenarnya itu bisa diselesaikan. Karena saya bisa berikan konsultasi ke pemerintah,” pungkasnya.