Potensi Bahaya dari Korut Mengintai Usai Presiden Korsel Deklarasi Darurat Militer

Washington: Analis Amerika Serikat (AS) memperingatkan kemungkinan provokasi oleh Korea Utara (Korut) setelah deklarasi darurat militer singkat yang membuat Korea Selatan (Korsel) dilanda kekacauan politik. 

"Ada potensi salah perhitungan di pihak Korea Utara," kata Sydney Seiler, yang hingga tahun lalu menjabat sebagai pejabat intelijen nasional untuk Korea Utara di Dewan Intelijen Nasional AS.

Dilansir dari VOA, Rabu, 4 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat darurat militer di negaranya. Ia mengatakan, hal itu ditujukan untuk "memberantas pasukan pro-Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional." 

Langkah yang diambil Yoon sangat mengejutkan. Karena, berdasarkan dekrit tersebut, semua kegiatan politik, termasuk rapat umum dan demonstrasi, dilarang, sementara semua media menjadi sasaran kendali komando darurat militer. 

Segera setelah deklarasi Yoon, mayoritas anggota parlemen Korea Selatan memilih untuk menuntut pencabutan darurat militer. Yoon, yang secara hukum diwajibkan untuk mematuhi pemungutan suara tersebut, melakukan pencabutan kurang dari enam jam setelah deklarasi awalnya.

Seiler mengatakan hal itu dapat membuat Yoon terlihat lemah di mata Korea Utara. 

“Mereka (Korut) mungkin memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan kelemahan (presiden) Korsel untuk memberikan pukulan lain kepadanya melalui beberapa jenis provokasi,” kata Seiler.

Ia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama Kim Jong-un adalah untuk merusak hubungan AS-Korea Selatan. Menurut Seiler, Kim mungkin melihat tindakan Presiden Yoon sebagai sesuatu yang akan memperburuk hubungan tersebut.

David Maxwell, wakil presiden Pusat Strategi Asia Pasifik, setuju bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mungkin mencoba memanfaatkan situasi tersebut. 

"Jika Yoon benar dan ada simpatisan Korea Utara di Korea Selatan, kita dapat menduga mereka akan memicu kekerasan," kata Maxwell.

Maxwell khawatir hal ini dapat menyebabkan lembaga penegak hukum Korea Selatan menggunakan kekuatan secara tidak tepat yang dapat menyebabkan eskalasi.

Risiko salah perhitungan

Robert Rapson, yang menjabat sebagai kuasa usaha dan wakil kepala misi di Kedutaan Besar AS di Seoul dari 2018-2021 mengatakan, AS harus menyampaikan "peringatan keras" kepada musuh seperti Korea Utara agar tidak mencoba memanfaatkan situasi tersebut. 

“Pyongyang harus diingatkan bahwa aliansi dan komitmen kami yang kuat untuk mempertahankan diri tetap berlaku sepenuhnya," katanya. 

Amerika Serikat menegaskan kembali akan terus mendukung Korea Selatan, sekutu utama di kawasan Indo-Pasifik, beberapa jam setelah deklarasi Yoon. 

Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan, pemerintahan Biden berhubungan dengan pemerintah Korea Selatan dan memantau situasi dengan saksama sambil berupaya mempelajari lebih lanjut.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa AS tidak diberi tahu sebelumnya tentang rencana Yoon. 

"Kami sangat prihatin dengan perkembangan yang kami lihat di lapangan di ROK," kata juru bicara tersebut. ROK adalah singkatan dari Republik Korea, nama resmi Korea Selatan. 

Kurt Campbell, wakil menteri luar negeri mengatakan, "Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka." 

"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan sangat prihatin. Kami berusaha melibatkan rekan-rekan ROK kami di setiap level baik di sini maupun di Seoul,” lanjut Campbell.

Campbell menekankan bahwa AS memiliki setiap harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum.

Yoon telah lama ‘menderita’ peringkat persetujuan yang rendah. Minggu lalu, persetujuannya turun menjadi 25 persen setelah naik selama tiga minggu berturut-turut, menurut sebuah survei. 

Sementara itu, partai yang berkuasa dan partai oposisi telah mengalami kebuntuan selama berminggu-minggu mengenai rancangan anggaran pemerintah untuk tahun 2025. 

Hingga pukul 04.22 pagi hari Selasa waktu setempat, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, "Sejauh ini, tidak ada gerakan abnormal yang terdeteksi dari Korea Utara.”

Ia menekankan bahwa kesiapan militer Seoul terhadap Korea Utara tetap utuh.

Baca juga: Beberapa Jam Setelah Diumumkan, Presiden Korsel Cabut Darurat Militer