Pilkada Kaltim Dinilai Kondusif, Namun Diminta Tetap Waspada

Jakarta: Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy menilai positif sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dengan penyelenggara pemilu maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia mengingatkan pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilakukan secara tepat dan tidak melanggar hukum.

"Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," kata Rifqinisamy dalam keterangannya, Jumat, 8 November 2024.

Ia mengingatkan jajaran Forkopimda di Kaltim tetap waspada, khususnya soal potensi kerawanan di pilkada. Apalagi, hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim. 

"Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan pemerintah wajib memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pilkada. Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim ialah melalui pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk penyelenggara pilkada dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun. 

"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," ujar Akmal.
 

Baca juga: Aparat Penegak Hukum Diingatkan Jaga Netralitas Selama Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris melaporkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS lokasi khusus. 

"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,"  kata Fahmi. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda. Bawaslu memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Pilkada Kaltim selama masa kampanye.

"Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur,"  ungkap Hari.

Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kaltim. Sejumlah politikus senior Senayan hadir. Antara lain, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS.

Pertemuan juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, sejumlah Pjs bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.