Jokowi Perintahkan Kominfo hingga BSSN Segera Mitigasi Kebocoran Data NPWP

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera memitigasi kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada banyak orang. Termasuk, data Presiden dan sejumlah pejabat.

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, peristiwa kebocoran semacam ini terjadi di banyak negara. Ada banyak penyebab yang bisa menimbulkan kebocoran data.

"Semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak, di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," kata Presiden.
 

Baca Juga: Data Kita Bocor Lagi, Giliran Direktorat Jenderal Pajak yang Kena!

Data pribadi masyarakat Indonesia diduga kembali bocor. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang notabene berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi sasarannya.

Kabarnya, data berupa NPWP berisikan informasi pribadi masyarakat telah bocor dan diperjualbelikan di dark web. Kabar ini pertama kali terdengar lewat media sosial X (Twitter). Akun pengamat siber dan ethical hacker Teguh Aprianto dengan handel @secgron kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.

"Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dan lain-lain," tulis Teguh, dilansir Medcom.id, Kamis, 19 September 2024.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tambah Teguh.