Kuota Haji 2027 Diproyeksi 221 Ribu, Kemenhaj Fokus Dongkrak Servis

Makkah: Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membahas persiapan awal operasional ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Dalam pertemuan perdana tersebut, otoritas Arab Saudi memproyeksikan kuota haji untuk Indonesia tahun depan kemungkinan besar akan tetap berada di angka 221.000 jemaah.

“Kuota Haji belum disampaikan secara jelasnya. Tapi di dalam dokumen itu diperkirakan bahwa, persiapkan haji sesuai dengan angka yang tahun berjalan sekarang,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf di Makkah, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 1 Juni 2026.
 

Irfan menjelaskan, meski peta jalan (roadmap) awal meminta pemerintah segera memvalidasi daftar 221.000 jemaah untuk tahun depan, Kemenhaj tetap bersikap responsif. Pihaknya akan terus mengantisipasi adanya dinamika serta potensi penambahan kuota di tengah jalannya proses persiapan.

“Insya Allah (kuota haji) enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan tiba-tiba muncul tambahan,” kata Irfan melanjutkan.

Kendati peluang kuota tambahan selalu terbuka lebar, Irfan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah. Kemenhaj akan menghitung seluruh aspek secara matang, terutama menyangkut ketahanan anggaran nasional bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar tidak membebani skema pembiayaan dan nilai manfaat dana haji.

"Secara teknis, walaupun ada tambahan, tetapi insya Allah kami siap. Tetapi yang jadi pertimbangan kami adalah finance juga. Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak, itu juga jadi pertimbangan utama kami,” ucap Irfan.

Langkah percepatan ini sengaja diambil dengan berkaca pada kesuksesan operasional haji 2026 yang dinilai berjalan sangat baik berkat matangnya persiapan sejak dini. Keberhasilan itu terlihat dari keteraturan tata kelola transportasi, peningkatan kualitas layanan hotel, hingga kesiapan performa para petugas di lapangan.

Selain fokus pada kuota, Kemenhaj saat ini bahkan sudah menyusun cetak biru rancangan anggaran jangka panjang yang mencakup operasional haji hingga tahun 2028. Penyesuaian sejumlah komponen krusial, seperti fluktuasi harga avtur pesawat yang sensitif terhadap biaya penerbangan, kini masuk dalam radar mitigasi tim kerja kementerian.


Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Foto: Dok. MCH 2026.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga hak jemaah agar tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan terbaik. Fokus Kemenhaj ke depan bukan lagi sekadar memotong efisiensi biaya, melainkan memaksimalkan kualitas fasilitas yang diterima jemaah.

“Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan anggaran yang sama, pelayanan harus kita tingkatkan. Bukan menekan harga tapi menaikan servis. Itu yang kita upayakan tahun 2027 ini,” ujar Irfan.