Pemerintah Benahi Sanitasi Cegah Stunting Pascagempa NTT

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam kegiatan "Kolaborasi Bersama untuk Indonesia Tangguh" lintas sektor dalam mendukung Program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting) di Jakarta, Kamis (17/9/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Pemerintah Benahi Sanitasi Cegah Stunting Pascagempa NTT

Siti Yona Hukmana • 17 September 2026 12:21

Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki sanitasi dalam rangka mengentaskan stunting pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Prevalensinya kasus stuntung di NTT masih 37 persen.

"Salah satunya (bantuan) ada rumah, air bersih, kemudian juga ada mandi, cuci, kakus (MCK). Jadi, penyebab (stunting) itu nanti yang akan kita kerjakan di sana dan memang menjadi prioritas kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 17 September 2026.

Sebanyak 94 korban gempa NTT meninggal dunia di pengungsian per hari ini. Kemendukbangga/BKKBN akan teus berkolaborasi dengan Kitabisa untuk memastikan kondisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, perempuan, dan para korban mendapatkan gizi yang cukup serta kebersihan sanitasi.

Wihaji menegaskan, sebelum ada gempa Kemendukbangga/BKKBN juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak di NTT dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.

"Sebelum ada gempa pun, kita sudah bekerja sama dengan kampus-kampus juga dan lebih konkretnya tentu tambah baik, dan semoga nanti semakin cepat untuk bisa kita bantu di sana," ujar dia.

Wihaji menjelaskan, sebelum mengintervensi keluarga berisiko stunting, penting untuk mengetahui penyebab utama atau faktor yang memengaruhi terjadinya kondisi tersebut pada anak.

"Yang paling penting adalah sebabnya apa. Untuk menyelesaikan masalah, itu sebabnya kita selesaikan dulu. Kalau sebabnya air bersih, kita bantu air bersih, kalau sebabnya edukasi, kita edukasi, kalau sebabnya asupan gizi, kita asupan gizi, tentu dari sebab itu kita pilih dan kerjakan yang bisa kita kerjakan," ungkap Wihaji.

Ilustrasi. Foto: Media Indonesia.

Khusus untuk wilayah NTT, Wihaji mengemukakan prioritas utama selain asupan gizi, yakni kebutuhan air bersih.

"Tentu prioritasnya asupan gizi, kemudian (mencegah) pernikahan dini, juga beberapa kebutuhan air bersih. Kalau di NTT, kebutuhan air bersih, doakan saja nanti teman-teman dari Yayasan Kitabisa untuk prioritas di NTT," kata Wihaji.

Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2025, secara nasional terdapat 8,1 juta keluarga berisiko stunting. Sedangkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen secara nasional dengan target dapat mencapai 14,2 persen pada 2029.

(Siti Yona Hukmana)