Pemerintah Cairkan Tambahan TKD Rp4,4 Triliun ke 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatra

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp4,39 triliun ke tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra pada akhir Februari 2026.

Tambahan alokasi TKD tersebut diberikan kepada 67 daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana secara langsung maupun kepada daerah di sekitarnya yang turut terpengaruh dari dampak bencana, yang mengalami penurunan TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dibandingkan dengan TKD TA 2025.

“Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 10 Maret 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total besaran alokasi tambahan TKD yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Penambahan TKD pada masing-masing daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi TKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap alokasi TKD 2025 pasca inpres, melalui tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus.

Penyaluran Tambahan TKD ini direncanakan Kementerian Keuangan dalam tiga tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar 40 persen serta Maret dan April masing-masing sebesar 30 persen.

 

Relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD

Sebelumnya, sebagai langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemulihan bencana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK 102 Tahun 2025.

Relaksasi tersebut berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat meliputi tiga kondisi.

Ketiga kondisi tersebut di antaranya penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, serta penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70 persen dari nilai aset yang dibiayai.

Fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai Pinjaman PEN yang berlaku. Hingga saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat pemda yang terdampak bencana di Sumatera.

Dari kebijakan dukungan fiskal yang ditetapkan, realisasi penyaluran TKD TA 2026 pada 3 provinsi terdampak bencana sudah mencapai Rp23,18 triliun per Februari 2026, termasuk penyaluran tambahan TKD Rp4,39 triliun. Nilai realisasi itu lebih tinggi 54,07 persen dibandingkan 2025.