Trump Pertimbangkan 'Operation Sledgehammer' Jika Gencatan Senjata Iran Runtuh

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan peluncuran kampanye militer baru terhadap Iran dengan nama operasi berbeda jika gencatan senjata yang rapuh saat ini runtuh.

Laporan NBC News pada Selasa menyebut para pejabat AS sedang membahas kemungkinan mengganti nama operasi sebelumnya, “Operation Epic Fury,” dengan nama baru seperti “Operation Sledgehammer” apabila Trump memutuskan melanjutkan operasi tempur skala besar terhadap Iran.

Menurut laporan tersebut, pembahasan itu mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di internal pemerintahan bahwa perang dengan Iran dapat kembali pecah di tengah mandeknya upaya diplomasi dan ketegangan berlanjut di Selat Hormuz.

Sejumlah pejabat pemerintahan disebut meyakini penggunaan nama operasi baru dapat memperkuat argumen Gedung Putih bahwa kampanye militer lanjutan akan dianggap sebagai operasi terpisah berdasarkan War Powers Resolution 1973.

Aturan tersebut membatasi durasi operasi militer presiden tanpa persetujuan Kongres AS.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan “Operation Epic Fury” telah berakhir setelah Washington dan Teheran sepakat menghentikan permusuhan bulan lalu dan melanjutkan jalur negosiasi.

Laporan NBC juga menyebut kemampuan militer AS di kawasan terus diperkuat sejak konflik pertama kali pecah pada Februari lalu.

Hingga kini, Pentagon belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen.

Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu di tengah kebuntuan negosiasi.

Pada Minggu lalu, Trump mengecam respons Iran terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang secara permanen dan menyebutnya “benar-benar tidak dapat diterima.”

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menegaskan “tidak ada alternatif lain” selain menerima hak-hak rakyat Iran yang tertuang dalam proposal 14 poin Teheran.

Baca juga:  Trump Sebut Proposal Balasan Iran 'Sampah' yang Tidak Dapat Diterima