Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Kenang Sikap Berani Ambil Terobosan Pendidikan

Banjarbaru: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia merupakan buah dari keberanian pemerintah dalam mengambil sikap yang tidak lazim demi membantu warga kurang mampu. Presiden mengaku terharu hingga meneteskan air mata melihat perubahan nyata yang dialami para siswa dari keluarga tertinggal setelah mengecap pendidikan di sekolah berasrama tersebut.

"Bayangkan kalau waktu itu kita tidak ambil sikap yang berani, 'Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan,'" ujar Prabowo di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
 

Prabowo mengungkapkan, inisiatif pembangunan Sekolah Rakyat ini sempat dianggap sebagai langkah yang tidak biasa bagi struktur birokrasi konvensional. Namun, ia menekankan bahwa tanpa terobosan tersebut, ribuan anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah tidak akan memiliki akses ke fasilitas pendidikan berkualitas tinggi.

Kini, program rintisan tersebut telah menjangkau 34 provinsi dengan 166 lokasi yang sudah beroperasi. Sebanyak 15.945 siswa tercatat telah mengikuti pendidikan selama satu semester. 

Pemerintah menargetkan proyek ini terus berkembang hingga mencapai 500 sekolah pada tahun 2029, dengan kapasitas masing-masing seribu siswa per sekolah. "Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera tidak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga," ungkap Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.

Selain dampak pendidikan, langkah berani ini juga memberikan dampak ekonomi nyata dengan menyerap 7.107 tenaga kerja, mulai dari guru hingga tenaga kependidikan. Saat ini, pembangunan permanen terus dikebut di 104 titik lokasi baru mulai dari Sumatra hingga Papua guna memastikan keberlanjutan masa depan generasi muda di wilayah tertinggal.

Program strategis ini terselenggara berkat kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan dari Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Pos Indonesia.