Blue Energy: Strategi Ketahanan Nasional Indonesia di Tengah Geopolitik Energi Global

INDONESIA terlalu lama memandang laut, terutama sebagai ruang pelayaran, perikanan, pariwisata, dan pertahanan. Padahal, di tengah krisis energi, tekanan perubahan iklim, kebutuhan air bersih, serta ketimpangan pembangunan wilayah pesisir, laut menyimpan potensi strategis lain: blue energy atau energi biru.

Blue energy adalah energi terbarukan yang bersumber dari laut, antara lain energi arus laut, gelombang laut, pasang surut, panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC, serta angin lepas pantai. Dalam konteks Indonesia, sumber energi laut secara resmi telah dikenali dalam kategori energi arus laut, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut/OTEC.

Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan pengelompokan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang memasukkan gerakan air laut dan perbedaan suhu lapisan laut sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, blue energy seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai gagasan futuristik. Ia perlu ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Sebab, laut bukan hanya ruang ekonomi konvensional, melainkan juga sumber energi, air bersih, pangan laut, dan basis pembangunan wilayah pesisir.
 

Energi, Air, dan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan

Pembahasan tentang blue energy tidak dapat dilepaskan dari pendekatan energy-food-water nexus, yaitu cara pandang yang melihat energi, pangan, dan air sebagai satu sistem yang saling berhubungan. Dalam materi kuliah Energi, Pangan, dan Air dalam Kajian Stratejik & Global, dijelaskan isu energi, air, dan pangan merupakan tantangan global yang saling terkait dan berdampak pada keamanan global, kesejahteraan, ekuitas, ekonomi, keamanan nasional, dan lingkungan.

Pendekatan nexus ini juga ditekankan oleh Bazilian dkk. dalam artikel Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach yang diterbitkan di Energy Policy. Kajian tersebut menjelaskan pengambilan keputusan di sektor energi, air, dan pangan membutuhkan pendekatan terpadu karena kebijakan di satu sektor dapat menimbulkan konsekuensi langsung maupun tidak langsung pada sektor lain.

Artinya, membicarakan energi tidak cukup hanya membicarakan listrik. Produksi pangan membutuhkan energi dan air. Penyediaan air bersih membutuhkan energi. Sementara sistem energi sendiri juga membutuhkan dukungan sumber daya alam, teknologi, pembiayaan, dan tata kelola. Karena itu, blue energy tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek pembangkit listrik dari laut. Lebih jauh, blue energy dapat menjadi instrumen untuk membangun ketahanan energi, ketahanan air, ketahanan pangan laut, dan ekonomi pesisir secara terpadu.
 


 

Krisis Energi dan Peluang Negara Kepulauan

Dunia masih bergantung pada energi fosil. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih menjadi tulang punggung konsumsi energi global. Ketergantungan tersebut menimbulkan risiko besar: harga energi mudah bergejolak, pasokan dapat terganggu oleh konflik geopolitik, dan emisi karbon terus memperburuk krisis iklim. Materi perkuliahan juga menegaskan krisis energi dipengaruhi oleh ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil, fluktuasi harga dan ketersediaan energi di pasar
internasional, serta konflik geopolitik.

Indonesia menghadapi situasi yang tidak sederhana. Kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, transisi menuju energi baru terbarukan belum berjalan secepat kebutuhan. Tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi memang terus dikembangkan, tetapi Indonesia masih membutuhkan diversifikasi sumber energi lain yang sesuai dengan karakter geografisnya. Di sinilah blue energy menjadi relevan. Indonesia bukan negara kontinental. Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut luas, banyak selat, garis pantai panjang, serta ribuan pulau besar dan kecil. Karena itu, strategi energi nasional tidak cukup hanya berbasis daratan. Strategi energi Indonesia juga harus berpijak pada realitas maritim.

Kementerian ESDM menyampaikan Indonesia memiliki potensi energi laut berupa energi arus, gelombang, dan OTEC. Berdasarkan pemetaan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan pada 17 titik, total potensi energi laut Indonesia disebut mencapai sekitar 60 GW. Data ini menunjukkan laut Indonesia bukan hanya ruang transportasi atau perikanan, tetapi juga ruang energi. Namun, potensi besar belum otomatis menjadi kapasitas nyata. Indonesia sering kali kuat dalam menyebut angka potensi, tetapi lambat dalam mengubah potensi tersebut menjadi produktivitas. Banyak teknologi energi laut masih membutuhkan riset, uji coba, pembiayaan, dan model bisnis yang matang.

International Renewable Energy Agency atau IRENA menempatkan energi laut sebagai bagian dari keluarga energi terbarukan, tetapi teknologi seperti gelombang, arus laut, pasang surut, dan panas laut masih membutuhkan pengembangan agar dapat diterapkan secara luas dan ekonomis.
 

Blue Energy dan Ketahanan Air

Salah satu nilai strategis blue energy adalah kemampuannya mendukung penyediaan air bersih. Ini penting karena krisis air bersih mulai terasa di banyak wilayah, terutama di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil. Materi perkuliahan menyoroti bahwa krisis air bersih di Indonesia dipengaruhi oleh urbanisasi, peningkatan kebutuhan, ketergantungan terhadap PDAM, pencemaran sungai, keterbatasan waduk atau bendungan, serta kebutuhan pengelolaan air seperti rain harvesting dan desalinasi.

Banyak pulau kecil memiliki sumber air tanah terbatas. Sebagian menghadapi intrusi air laut. Sebagian lain bergantung pada pasokan air dari luar pulau, yang biayanya mahal dan rentan terganggu. Dalam kondisi seperti ini, desalinasi atau penyulingan air laut menjadi salah satu solusi yang rasional. Masalahnya, desalinasi membutuhkan energi. Apabila energi yang digunakan berasal dari diesel, biaya operasional akan tinggi dan emisi tetap besar. Tetapi apabila desalinasi digerakkan oleh energi terbarukan berbasis laut, maka akan lahir model yang lebih berkelanjutan: air bersih dari laut, ditenagai oleh energi laut.

Bayangkan sebuah pulau kecil yang memiliki pembangkit energi arus laut skala kecil, unit desalinasi, baterai penyimpanan energi, dan jaringan listrik lokal. Sistem ini dapat menyediakan listrik dasar, air bersih, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Model seperti ini lebih sesuai dengan karakter Indonesia dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari daratan utama.
 

Blue Energy dan Ketahanan Pangan Laut

Indonesia juga memiliki kepentingan besar dalam pangan laut. Perikanan tangkap, budi daya laut, tambak, dan pengolahan hasil laut adalah bagian penting dari ekonomi pesisir. Namun, sektor ini masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan listrik, lemahnya rantai dingin, minimnya cold storage, dan tingginya kehilangan nilai hasil tangkapan. Di banyak daerah, ikan harus segera dijual murah karena nelayan tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai. Hasil tangkapan yang seharusnya bernilai tinggi mengalami penurunan mutu karena tidak tersimpan dengan baik. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati rantai distribusi berikutnya, bukan oleh masyarakat pesisir sebagai produsen utama.

Blue energy dapat membantu mengubah situasi ini. Energi laut dapat digunakan untuk memasok listrik bagi cold storage, pabrik es, pelabuhan perikanan, unit pengolahan hasil laut, hatchery, tambak, dan sistem budi daya modern. Dalam pendekatan nexus, energi yang tersedia akan memperkuat pangan; pangan yang kuat akan memperkuat ekonomi pesisir; dan ekonomi pesisir yang tumbuh akan memperkuat ketahanan sosial. Dengan demikian, blue energy bukan sekadar proyek pembangkit. Ia dapat menjadi fondasi industrialisasi pesisir. Energi yang tersedia akan mendorong ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok pangan laut, mengurangi kehilangan nilai hasil perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.


Irjen Pol. M. Agung Budijono S.K.,M.Si. Foto: dok pribadi.
 

Jangan Terjebak pada Romantisme Potensi

Meski menjanjikan, pengembangan blue energy tidak boleh dibangun di atas romantisme potensi. Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya bangga dengan angka potensi sumber daya, tetapi gagal membangun kapasitas implementasi. Tantangan blue energy cukup berat. Teknologi energi laut harus tahan terhadap korosi, arus kuat, gelombang ekstrem, tekanan air, dan kondisi operasi yang keras. Biaya investasi awal relatif tinggi. Pemeliharaan peralatan di laut juga tidak mudah. Selain itu, banyak lokasi potensial justru jauh dari jaringan listrik utama.

Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan, sejak 2006, BBSPGL telah memetakan potensi energi laut dengan keluaran berupa data dasar dan lokasi potensi yang dapat digunakan untuk menentukan serta merancang teknologi pembangkit energi arus laut. Hal ini menunjukkan pengembangan blue energy membutuhkan basis data teknis yang kuat, bukan sekadar pernyataan normatif tentang potensi laut. Masalah regulasi juga tidak sederhana. Pengembangan energi laut membutuhkan kepastian tata ruang laut, izin lokasi, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, tarif listrik, koneksi jaringan, serta koordinasi lintas sektor. Proyek energi laut dapat bersinggungan dengan wilayah tangkap nelayan, jalur pelayaran, kawasan konservasi, dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Karena itu, blue energy tidak boleh diperlakukan sebagai proyek sektoral energi semata. Ia berkaitan dengan kelautan dan perikanan, perhubungan laut, lingkungan hidup, riset dan teknologi, industri, investasi, pemerintah daerah, bahkan pertahanan wilayah pesisir.
 

Mulai dari Proyek Kecil yang Berdampak Nyata

Indonesia tidak perlu menunggu teknologi blue energy menjadi sempurna untuk mulai bergerak. Tetapi Indonesia juga tidak perlu terburu-buru membangun proyek raksasa yang berisiko tinggi. Langkah paling rasional adalah memulai dari proyek kecil dan menengah yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Prioritas awal dapat diarahkan pada pulau-pulau kecil, pelabuhan perikanan, kawasan wisata bahari, wilayah pesisir terpencil, dan daerah dengan biaya energi tinggi. Blue energy dapat dikombinasikan dengan tenaga surya, baterai, dan pembangkit cadangan dalam sistem hybrid microgrid.

Proyek percontohan sebaiknya tidak hanya diukur dari berapa megawatt listrik yang dihasilkan. Ukurannya harus lebih luas: berapa rumah yang mendapat listrik, berapa liter air bersih yang diproduksi, berapa ton ikan yang dapat disimpan di cold storage, berapa biaya diesel yang dikurangi, berapa emisi yang ditekan, dan berapa pendapatan masyarakat pesisir yang meningkat. Dengan ukuran seperti itu, blue energy menjadi kebijakan pembangunan, bukan sekadar kebijakan energi.
 

Tenaga Surya: Bukti Empiris Keunggulan Posisi Khatulistiwa Indonesia

Sebelum membahas agenda kebijakan, penting untuk melihat satu sumber daya energi terbarukan yang paling konkret bukti empirisnya bagi Indonesia, yaitu tenaga surya. Pembahasan ini relevan karena dalam pendekatan hybrid microgrid, tenaga surya merupakan mitra utama blue energy yang paling siap secara teknologi dan ekonomi. Posisi Indonesia yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa bukan sekadar keistimewaan geografis - ia adalah keunggulan energetik yang terukur dan terbukti secara ilmiah.

Secara empiris, Indonesia menerima rata-rata iradiasi surya global horisontal (Global Horizontal Irradiation/GHI) sebesar 4,8 kWh/m² per hari sepanjang tahun—melampaui Jerman, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Kementerian ESDM memperkirakan total potensi tenaga surya Indonesia mencapai 3.294 GW, sementara Institute for Essential Services Reform (IESR) bahkan memperkirakan angka yang lebih besar, yaitu 7.715 GW.

Keistimewaan posisi khatulistiwa memberikan satu kelebihan yang sering diabaikan: karena cuaca di seluruh wilayah Indonesia relatif seragam sepanjang tahun, tidak dibutuhkan penyimpanan energi musiman seperti di negara-negara lintang tinggi. Hal ini secara signifikan menekan biaya sistem dan menyederhanakan desain infrastruktur energi.
 


Novita Damayanti. Foto: dok pribadi.
 

Contoh Sukses 1: PLTS Terapung Cirata - Terbesar di Asia Tenggara

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Jawa Barat adalah bukti empiris paling nyata yang dimiliki Indonesia saat ini. Diresmikan pada November 2023, instalasi ini mencakup area seluas 225 hektare di atas permukaan Waduk Cirata, dengan kapasitas terpasang 192 MW, menjadikannya instalasi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Secara operasional, PLTS Cirata menyuplai listrik bagi sekitar 50 ribu rumah tangga dan mampu menekan emisi karbon dioksida sebesar sekitar 214 ribu ton per tahun. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PLN dan perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab, Masdar, sebuah contoh nyata kemitraan internasional dalam transisi energi. Rencana pengembangan Fase II menargetkan kapasitas total hingga 500 MW, bahkan berpotensi mencapai 1.000 MW. Keberhasilan Cirata juga mendorong rencana proyek PLTS terapung hibrida di Singkarak (Sumatra Barat), Saguling (Jawa Barat), dan Karangkates (Jawa Timur).
 

Contoh Sukses 2: Program ACCESS UNDP - PLTS Off-Grid untuk Desa Terpencil

Contoh empiris kedua datang dari program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS) yang dijalankan oleh UNDP bersama Kementerian ESDM dan didukung KOICA (Korea). Program ini berhasil membangun 22 unit PLTS off-grid di 22 desa terpencil yang tersebar di empat provinsi: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Total kapasitas yang terpasang mencapai 1,1 MW dan menjangkau lebih dari 3.000 rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses listrik. Program ini selesai pada September 2024 dan menjadi model konkret bagaimana PLTS berbasis komunitas dapat menjawab ketimpangan elektrifikasi di wilayah kepulauan - sebuah pendekatan yang selaras langsung dengan semangat integrasi blue energy dan ketahanan energi pesisir.
 

Contoh Sukses 3: Pertumbuhan Kapasitas Nasional dan Potensi Ekspor Energi

Secara agregat, kapasitas PLTS terpasang Indonesia mencapai 717,71 MW pada Agustus 2024, meningkat lebih dari 800 persen dalam satu dekade terakhir. Saat ini terdapat sekitar 17 GW proyek surya dalam tahap pengembangan, dengan PLN menargetkan tambahan 3,2 GW pada 2030. Harga modul surya pun telah turun drastis: dari USD4,12 per watt pada 2008 menjadi sekitar USD0,17 per watt pada 2020, yang berarti biaya energi surya kini sepenuhnya kompetitif dibandingkan alternatif bahan bakar fosil. Dimensi strategis lainnya adalah peluang ekspor energi hijau ke Singapura: IESR memperkirakan Indonesia dapat mengekspor energi surya senilai 3,4 GW kepada Singapura - sebuah pasar yang terus tumbuh seiring kebutuhan dekarbonisasi negara kota tersebut.

Sebuah analisis beresolusi tinggi yang dilakukan oleh International Solar Energy Society (ISES) pada 2024 menegaskan sistem listrik 100 persen berbasis surya untuk Indonesia pada 2050 adalah skenario yang layak secara ekonomi, dengan biaya listrik grosir berkisar USD77-USD102 per MWh. Bukti-bukti empiris di atas menunjukkan tenaga surya bukan lagi sekadar harapan, ia sudah bekerja di lapangan, meski masih jauh dari potensi penuhnya.

Relevansinya bagi artikel ini jelas: blue energy dan tenaga surya bukan kompetitor, melainkan pasangan strategis. PLTS dapat menjadi tulang punggung sistem energi pulau dan pesisir, sementara blue energy, arus laut, gelombang, OTEC, dapat mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh surya, terutama pada malam hari dan pada kondisi cuaca berawan. Integrasi keduanya dalam hybrid microgrid adalah model yang paling realistis dan paling sesuai dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan khatulistiwa.


Boy Robyanto. Foto: dok pribadi.
 

Agenda Kebijakan Nasional

Ada beberapa agenda yang perlu segera diperkuat. Pertama, Indonesia memerlukan peta jalan nasional blue energy. Peta jalan ini harus memuat prioritas teknologi, lokasi potensial, skala pengembangan, model pembiayaan, target waktu, dan pembagian peran antarlembaga. Tanpa peta jalan, blue energy akan terus menjadi wacana teknokratis yang tersebar di berbagai dokumen, tetapi lemah dalam implementasi.

Kedua, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas dan adaptif. Investor dan pengembang teknologi membutuhkan kepastian mengenai izin, tarif, skema pembelian listrik, tata ruang laut, dan standar lingkungan. Regulasi yang tidak pasti akan membuat biaya risiko meningkat.

Ketiga, perlu dikembangkan skema pembiayaan inovatif. Blue energy masih membutuhkan dukungan awal melalui blended finance, green sukuk, dana iklim, hibah riset, dan kerja sama internasional. Negara perlu hadir untuk menurunkan risiko awal, terutama pada fase demonstrasi teknologi.

Keempat, perguruan tinggi, lembaga riset, BUMN, swasta, dan startup teknologi harus dilibatkan dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan perairan Indonesia. Blue energy jangan hanya menjadi pasar bagi teknologi impor. Ia harus menjadi ruang pembelajaran industri nasional.

Kelima, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Setiap proyek blue energy perlu melibatkan nelayan, pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan komunitas setempat sejak tahap perencanaan. Tanpa legitimasi sosial, proyek energi laut akan sulit berkelanjutan.
 

Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Energi

Blue energy menawarkan cara pandang baru terhadap laut Indonesia. Laut bukan hanya ruang eksploitasi sumber daya, tetapi juga ruang transisi energi. Laut bukan hanya jalur pelayaran, tetapi juga sumber listrik. Laut bukan hanya tempat menangkap ikan, tetapi juga basis ketahanan pangan, air, dan ekonomi pesisir.

Indonesia memiliki modal geografis yang besar. Namun, keunggulan geografis tidak akan berarti tanpa kebijakan yang tepat, teknologi yang sesuai, pembiayaan yang realistis, dan tata kelola yang kuat. Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menyebut diri sebagai negara maritim, tetapi mulai membangun kebijakan energi yang benar-benar berangkat dari karakter maritim. Blue energy dapat menjadi salah satu jalan untuk itu.

Jika dikelola dengan hati-hati, blue energy bukan hanya akan memperkaya bauran energi nasional. Ia dapat menjadi fondasi baru ketahanan nasional Indonesia: energi dari laut, air bersih dari laut, pangan dari laut, dan kesejahteraan untuk masyarakat pesisir.

Boy Robyanto, Novita Damayanti, M. Agung Budijono
Mahasiswa Doktoral  (S3) Graduate School Of Sustainable Development (GSSD) Universitas Indonesia