Sistem Mitigasi Bencana Didorong Tak Bergantung pada Pola Musim

Jakarta: Sistem mitigasi bencana didorong tak hanya bergantung pada pola musim konvensional. Sehingga, perlindungan masyarakat bisa lebih terjamin.

“Pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim tidak lagi memadai,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Agustus 2026.
 

Dia mencontohkan peristiwa banjir melanda Padang, Sumatra Barat, akibat guyuran hujan berintensitas tinggi sejak Senin, 3 Agustus 2026. Tingginya curah hujan memicu luapan sungai hingga merendam permukiman warga setinggi 150 centimeter di sedikitnya 15 titik lokasi. 

Dampaknya, sebanyak 1.488 Kepala Keluarga (KK) terdampak dan 1.377 jiwa terpaksa mengungsi. Bencana serupa juga meluas ke wilayah lain di Sumbar, termasuk Kabupaten Agam.

Menurut Alex, fenomena banjir di tengah musim kemarau merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia telah memasuki era baru risiko kebencanaan akibat perubahan iklim.


Ilustrasi banjir di Padang. Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra.

Ia menambahkan, pergeseran karakter cuaca akibat perubahan iklim telah berdampak langsung pada sejumlah aspek. Mulai dari keselamatan publik, ketahanan pangan, hingga keberlangsungan ekonomi nasional.

Alex menyarankan pembentukan National Climate Risk Governance guna mengintegrasikan BMKG, BNPB, kementerian teknis, serta pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk sistem pengambilan keputusan berbasis risiko yang cepat dan presisi.

“Harus bergeser dari pola kerja yang reaktif menuju pemerintahan yang mampu mengantisipasi risiko secara sistematis,” kata Alex.