LAN: Kualitas Kebijakan Jadi Kunci Keberhasilan Program Prioritas Presiden

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan pentingnya penguatan ekosistem policy advisory nasional untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendukung implementasi program prioritas Presiden.

Dorongan ini muncul di tengah tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan pemerintah tidak hanya dituntut mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Ia menyoroti hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang menunjukkan hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah berhasil mencapai kualifikasi unggul.

"Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan secara baik," ujar Taufiq dalam Forum Strategis Nasional Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Taufiq, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang semakin berbasis data, bukti, dan rekomendasi kebijakan berkualitas. Ia menilai tantangan peningkatan kualitas kebijakan tidak dapat diselesaikan secara sektoral oleh satu institusi saja.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui ekosistem Policy Advisory System yang mempertemukan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, dan masyarakat. Dengan pola tersebut, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif, tepat sasaran, dan adaptif terhadap perubahan.
 

Baca juga: Rosan Tekankan Kolaborasi Riset dan Industri untuk Percepat Hilirisasi

(Kepala LAN Muhammad Taufik. Foto: Kemenag)
 

Policy Advisory jadi bagian strategis pemerintah

Senada dengan LAN, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan policy advisory harus menjadi bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Menurut dia, fungsi policy advisory tidak sebatas menyusun naskah kebijakan, tetapi juga menghadirkan analisis objektif berbasis bukti serta menawarkan berbagai alternatif solusi bagi pengambil keputusan.

"Berbagai program strategis nasional saat ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem policy advisory nasional," jelas Dudung.

Dudung juga mengingatkan para analis kebijakan untuk terus memperkuat integritas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan data, serta keberanian menyampaikan rekomendasi objektif. Menurut dia, budaya kerja birokrasi perlu bergeser dari sekadar menghasilkan dokumen menuju penyelesaian masalah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia berharap Forum Strategis Nasional tersebut dapat memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan sekaligus melahirkan rekomendasi konstruktif untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden.

Bagi pemerintah, keberhasilan kebijakan publik pada akhirnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, penguatan daya saing nasional, dan terciptanya keadilan sosial.