BNPPDT Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur di Pulau Laut dan Sekatung

Natuna: Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal Maruli Simanjuntak meninjau kawasan perbatasan di Pulau Laut dan Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan aspek pertahanan dan keamanan hingga ketersediaan infrastruktur serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri yang diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mendorong pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Dalam peninjauan tersebut, Maruli menyoroti pentingnya penanganan persoalan sampah dan penyediaan fasilitas penunjang perekonomian masyarakat di pulau-pulau terluar. Menurut dia, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda, sehingga membutuhkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

“Ya, supaya di pulau-pulau ini kita juga harus memikirkan bagaimana permasalahan sampah, bagaimana mengadakan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat,” ujar Maruli dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.

Dia mengatakan dinamika dan kebutuhan setiap pulau tidak selalu sama. Menurut dia, identifikasi kondisi wilayah menjadi penting agar program pembangunan yang direncanakan dapat menjawab persoalan masyarakat secara tepat.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal Maruli Simanjuntak. Dok. BNPPDT

Rangkaian kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan ini diawali dengan meninjau pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Jembatan sepanjang 18 meter ini berfungsi menghubungkan antardesa guna memperlancar akses dan mobilitas masyarakat setempat.

Maruli mengunjungi Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Sekatung untuk melihat kondisi fasilitas pengamanan dan sarana pendukung tugas personel dalam menjaga keamanan wilayah terluar Indonesia.

Peninjauan berlanjut ke Pulau Laut dengan mengunjungi sejumlah fasilitas, yakni Pos TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kantor Koramil, Kantor Kecamatan, dan Puskesmas. Kunjungan ini untuk mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pertahanan dan pelayanan dasar masyarakat.
 

Selain meninjau fasilitas tersebut, Maruli berdialog dengan masyarakat Pulau Laut untuk menyerap aspirasi serta mengetahui secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. 

Wasev di Natuna merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPPDT ke sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Maruli juga telah meninjau Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Hasil peninjauan dan dialog dengan masyarakat diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BNPPDT dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penguatan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan wilayah, tetapi juga pada peningkatan akses infrastruktur dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.