2 Tahun Prabowo-Gibran, Investasi Hilirisasi Mencapai Rp225 triliun

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyiapkan 26 proyek hilirisasi. Total investasi mencapai Rp225 triliun untuk dua tahun masa pemerintahan.

"Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.
 

Kurnia menjelaskan proyek hilirisasi yang disiapkan melalui Danantara tersebut terbagi dalam dua fase. Program ini diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja sekaligus memperkuat industri nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Selain hilirisasi, pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi).

Sebagai catatan, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Skema ekspor satu pintu ini diterapkan secara bertahap untuk memperketat pengawasan, mencegah praktik under-invoicing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

Di sisi kelembagaan, penataan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan. Pemerintah telah menutup 328 BUMN dari total 1.074 entitas beserta anak dan cucu perusahaan yang terdata guna menyederhanakan struktur organisasi.


Ilustrasi hilirisasi. Foto: Dok. Antara.

Restrukturisasi ini berhasil memangkas biaya overhead sekitar Rp50 triliun melalui efisiensi biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, hingga perjalanan dinas.

"Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026," ujar Kurnia.

Guna meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran bursa ini diharapkan dapat menyediakan harga referensi domestik serta mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui under-invoicing dan transfer pricing.