Mensesneg: Presiden Ketahui Penyadapan Ilegal dari Laporan Kapolri

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengetahui adanya dugaan penyadapan setelah disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Suyudi melaporkan bahwa pihaknya tengah menangani penyadapan tersebut.

"Sebagaimana yang kemarin juga sudah disampaikan. Jadi dari proses di kepolisian, Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden," kata Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu, 4 November 2026.

Prasetyo menyampaikan, Prabowo sebagai Kepala Negara memberikan dukungan dan arahan kepada Kapolri. Prabowo ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
 

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin, tanpa ada yang ditutup-tutupi," ungkap Prasestyo.

Prasetyo mengatakan berbagai upaya perlindungan telah dilakukan agar tidak terjadi penyadapan kepada Presiden. Namun, secara teknis peralatan elektronik tetap memungkinkan untuk disadap oleh oknum tertentu.

"Upaya semua dilakukan, tetapi tetap saja ada beberapa oknum. Secara teknis pasti memungkinkan untuk peralatan elektronik di-tapping," sebut Prasestyo.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Metrotvnews.com/Azri.

Prasetyo menyebut Presiden sangat prihatin atas kejadian tersebut. Terlebih upaya penyadapan dilakukan oleh pihak dari institusi yang berada di bawah Presiden.

"Institusi yang berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya sedemikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," ujar Prasestyo.

Bareskrim Polri menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh. Mereka yaitu LSP, ASN, dan EH.