Zulhas Sebut Birokrasi Jadi Tantangan Target Swasembada Pangan

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti sejumlah hambatan struktural dalam mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya, ada 145 aturan yang mengatur soal pupuk.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Menurutnya, pencapaian swasembada pangan terkendala birokrasi yang rumit.

"Tidak mudah. Buktinya kita 80 tahun tidak berhasil. Nelayan kita nilainya 103, tidak mudah. Ada soal-soal birokrasi yang rumit, seperti pupuk itu ada 145 aturan," ujar Zulhas.

Zulhas juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Ia mencontohkan isu pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah kabupaten, DPRD, provinsi, pusat, hingga antar kementerian.

"Sampah itu ada pemerintah kabupaten, ada DPRD, ada provinsi, ada pusat, ada antar kementerian. Rumit sekali," jelas Zulhas.

Zulhas menambahkan, masalah moral hazard dan kendala budaya turut menjadi tantangan. Menurutnya, hal-hal itu memerlukan koordinasi lintas sektor.

"Belum juga moral hazard, belum juga budaya kita. Banyak sekali. Oleh karena itu perlu ada koordinasi," tegas Zulhas.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.

Zulhas menjelaskan tugasnya sebagai Menko adalah memastikan seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan berjalan lancar. Menurutnya, hambatan birokrasi atau bottlenecking lintas kementerian harus diselesaikan.

"Tugas saya memastikan kebijakan Presiden berjalan dengan baik. Kalau ada hambatan, ada bottlenecking, itu kami selesaikan," tutup Zulhas.