Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC).
Penurunan emisi GRK menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29 persen menjadi 31,89 persen dan dengan dukungan internasional sebesar 41 persen menjadi 43,2 persen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global.
“Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau,” ungkap Susiwijono dalam Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, dikutip Rabu, 7 Juni 2023.
Lebih lanjut, komitmen pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.
Selain itu, untuk mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.
Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu, Susiwijono juga menuturkan lembaga audit Pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.
“Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi. Untuk itu, kita harus memastikan lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” ujar Susiwijono.
