Ketidakpastian Ekonomi Harus Dihadapi ASEAN secara Bersama-Sama

Jakarta: Di sela-sela perhelatan 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' atau AIPA yang ke-44, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Presiden AIPA 2023 melakukan courtesy call dengan sembilan Ketua Delegasi Parlemen Anggota AIPA, satu Sekretaris Jenderal AIPA, dan satu Sekretaris Jenderal ASEAN di Jade Room, Hotel Fairmont, Jakarta.

Mengutip keterangan tertulisnya, Senin, 7 Agustus 2023, Puan mengatakan berbagai masalah mulai dari ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga ancaman krisis lingkungan yang memiliki konsekuensi luas harus dihadapi ASEAN secara bersama-sama.

"Komitmen bersama dari kita semua untuk mendorong perdamaian dan menjaga stabilitas di kawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN," katanya.

Disampaikannya Keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN ke-42 dengan tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth' menekankan pentingnya ASEAN sebagai jangkar stabilitas dunia dari sudut pandang politik-keamanan dan sebagai pusat pertumbuhan dari sudut pandang ekonomi.

Indonesia, lanjutnya, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi regional yang didukung oleh industri hijau, konektivitas keuangan digital, serta ketahanan masyarakat ASEAN melalui perlindungan pekerja migran dan peningkatan arsitektur kesehatan regional.

Lebih jauh lagi, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan ASEAN, yang ditunjukkan dengan melibatkan ASEAN secara aktif dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Sejalan dengan semangat ASEAN, AIPA memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali dan memperkuat komitmen parlemen negara-negara anggota ASEAN terhadap perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan.

"Seperti yang selalu didiskusikan, parlemen responsif menjembatani aspirasi dan kepentingan rakyat dengan agenda pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional. Sebagai parlemen, kita harus memastikan apa yang kita lakukan berpusat pada rakyat, inklusif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan masing-masing negara,” pungkasnya.