Warga Sudan Dilanda Krisis Keamanan, PBB: Semua Pihak Bersalah

New York: Fenomena kekerasan seksual di Sudan mencapai skala yang menurut pejabat PBB "memuakkan". Sementara pertempuran di wilayah Darfur, memancing ketegangan etnis yang di negara itu. 

Informasi ini disampaikan pejabat PBB kepada Dewan Keamanan pada Rabu, 9 Agustus 2023. 

"Kisah mengkhawatirkan tentang kekerasan seksual dari warga yang melarikan diri ke Port Sudan hanya sebagian dari total yang terjadi di titik konflik," kata pejabat senior bantuan PBB, Edem Wosornu, dikutip dari News Yahoo, Kamis, 10 Agustus 2023.

Duta besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward kepada Dewan Keamanan menambahkan, pelanggaran hukum humaniter internasional oleh kedua belah pihak akan memperparah kesengsaraan yang dirasakan warga Sudan.

“Dampak kemanusiaan diperparah oleh bukti kredibel yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional baik oleh SAF dan RSF yang berpotensi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan,” ucap Woodward.

Sementara Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield menegaskan di hadapan awak media, tidak ada yang tidak bersalah atas kasus ini.

Membela pasukan negaranya, Dubes Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed mengatakan pihak yang terlibat dalam kekejaman ini sangat terkenal, dan yang dimaksud bukan pasukan Sudan. 

Mulanya tentara (SAF) dan pasukan pendukung cepat (RSF) kompak dalam aksi kudeta tahun 2021. Kini, keduanya kemudian menegang dan mencapai puncak ledakan yang diakibatkan oleh ketidaksepakatan rencana transisi ke pemerintahan sipil. 

"Pertempuran di Darfur membuka lagi luka lama ketegangan etnis dari konflik masa lalu di kawasan itu,” kata pejabat senior PBB di Afrika, Martha Ama Akyaa Pobee.

Akyaa Pobee menambahkan, situasi ini mengkhawatirkan. Dalam waktu dekat akan menelan negara dalam konflik etnis yang berkepanjangan.
 
Di awal tahun 2000an milisi janjaweed membantu pemerintah menumpas pemberontakan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok non-arab di Darfur. PBB memperkirakan, sekitar 300.000 nyawa tumpah dalam tragedi ini. 

Para pemimpin Sudan kemudian diburon pengadilan kriminal internasional atas genosida dan kejahatan kemanusiaan. 

Akibat perang ini, 4 juta penduduk meninggalkan rumahnya. 3,28 juta warga mengungsi, dan 900.000 lagi imigrasi ke wilayah Chad Mesir, Sudan Selatan, dan beberapa negara lainnya berdasarkan data Organisasi Internasional Untuk Migrasi. 

Kemalangan ini dilirik oleh Moskow, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan, Moskow turut prihatin dan berjanji akan dukung otoritas Sudan. Anna Evstigneev bahkan menuduh negara-negara barat mengganggu proses politik internal Sudan.

Ketika diminta untuk berkomentar, RSF mengatakan tuduhan pemerkosaan oleh pasukan mereka disulut oleh pendukung rezim Bashir yang bersekutu dengan SAF. 
RSF akan bekerja sama dengan penyelidikan independen atas klaim pelanggaran terhadap warga sipil di Darfur, papar kantor media RSF.  (Hillary Sitohang)