Kemitraan APWNU dan Swasta Dorong Kolaborasi Ekosistem Pertambangan yang Inklusif

Jakarta: Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) menandai satu tahun kiprah organisasinya dengan sebuah langkah strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum DPP APWNU KH Imam Subali dan Direktur Utama PT Sampada Resources Indonesia, Wisnu W Pettalolo, pada Kamis, 29 Mei 2025 di Jakarta.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara Refleksi 1 Tahun kepengurusan APWNU sekaligus pelantikan Pengurus DPW DKI Jakarta APWNU. Dalam forum tersebut, sinergi antara dunia usaha dan ormas keagamaan dalam tata kelola pertambangan yang berkeadilan menjadi sorotan utama.

Wisnu W Pettalolo menyampaikan kemitraan antara pihak swasta dan organisasi masyarakat berbasis keagamaan seperti APWNU merupakan terobosan baru yang dapat memperluas inklusi ekonomi di sektor strategis.

"MoU ini bukan hanya dokumen simbolik, tetapi bentuk komitmen kami dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih adil, legal, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Sudah saatnya sektor pertambangan memberi ruang kepada ormas dan komunitas lokal untuk berperan lebih besar," ujar Wisnu.

Ia juga menambahkan, peluang yang dibuka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan UU Minerba menjadi momentum bagi pelaku industri dan ormas untuk berkolaborasi membangun ekosistem pertambangan nasional yang inklusif.

“Kami percaya, keterlibatan APWNU adalah langkah strategis dalam mendekatkan pengelolaan tambang kepada masyarakat. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga kebermanfaatan sosial yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan langkah PT Sampada Resources Indonesia dan APWNU  melalui penandatanganan MoU diharapkan menjadi katalis bagi terbentuknya tata kelola pertambangan nasional yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. "Pertambangan bukan hanya soal mengeksplorasi bumi, tapi juga menggali kemanfaatan untuk manusia," tutup Wisnu.

Untuk diketahui penandatanganan MoU ini juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. dan Menteri Hukum RI yang di wakili oleh Dirjend Administrasi Hukum Umum Widodo.