Industri Akomodasi Wisata dan Mamin Tertekan Efisiensi Anggaran Negara

Jakarta: Industri akomodasi wisata serta makanan dan minuman (mamin) diperkirakan akan tertekan, imbas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penghematan belanja negara sebesar Rp306,695 triliun.
 
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa, baik itu di level kementerian/lembaga (k/l), maupun pemerintah daerah (pemda).
 
"Sektor yang akan terdampak adalah sektor akomodasi wisata dan makan minum dari kegiatan penyewaan room meeting," ujar Riza kepada Media Indonesia, dikutip Jumat, 31 Januari 2025.
 

Baca juga: Penghematan Anggaran K/L Jangan Sampai Bikin Ekonomi Merosot

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Efisiensi anggaran 16 pos belanja

 
Kementerian/lembaga bakal melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Di antara pos belanja yang dipangkas ialah perjalanan dinas 53,9 persen, rapat, seminar, dan sejenisnya sebesar 45 persen.
 
Kemudian, percetakan dan souvenir 75,9 persen, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen dan lainnya. Okupansi kamar di hotel, penyewaan room meeting, dan jasa katering diramalkan bakal anjlok akibat kebijakan tersebut.
 
"Dampaknya dari kebijakan ini diyakini akan menurunkan produksi barang dan jasa dari pelaku usaha. Selain itu, ada potensi penurunan penawaran yang dapat berimbas ke produktivitas dan penyerapan tenaga kerja," jelas Riza.
 
Mengenai potensi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi anggaran pemerintah, ekonom Indef itu enggan berspekulasi. Katanya, untuk mengukur hal tersebut perlu melakukan simulasi perhitungan yang terukur.
 
"Selain itu kita perlu lihat juga pengalihan anggarannya ke mana, apakah ke sektor produktif yang bisa menstimulus dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja atau tidak," kata Riza.