Gaji di Bawah Standar, Guru Honorer Demak Tuntut Keadilan

Demak: Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer R2-R3 Kabupaten Demak menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Demak. Mereka menyuarakan keresahan terkait minimnya formasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, serta menuntut kepastian status mereka sebagai tenaga pendidik.

Aksi dimulai dengan pawai dari Alun-alun Demak. Dengan mengendarai sepeda motor, peserta aksi membawa poster dan spanduk bertuliskan aspirasi mereka, seperti “Hargai Pengabdian Kami, PPPK Harga Mati,” “Kami Tak Butuh Kuota HP, yang Kami Butuhkan Penambahan Kuota PPPK,” hingga “Pengabdian Kami Lebih dari 10 Tahun." dan masih banyak lagi.

Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, rombongan melanjutkan audiensi dengan pimpinan DPRD Demak. 

Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan para guru honorer.

“Kami telah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Demak agar program terkait guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) segera mendapat solusi. Kami juga akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran, agar tak ada guru yang dikorbankan,” ujar Zayin, Kamis, 23 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa kebijakan PPPK paruh waktu dari Kementerian PAN-RB harus segera diselaraskan oleh pemerintah daerah. DPRD bersama Komisi A dan D akan mengawal tuntutan ini hingga terealisasi sesuai aturan.

Senada, Ketua Komisi D DPRD Demak, Mukti Kholil, menegaskan pentingnya memperjuangkan perbaikan gaji guru honorer.

"Kami ingin memastikan gaji mereka minimal setara dengan UMR Kabupaten Demak,” ujarnya.

Koordinator aksi, Edy Setiyawan, mengungkapkan sebagian guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah standar.

"Ada yang hanya Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Kami berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, termasuk gaji setara UMR dan penghapusan potongan tidak wajar dari dana BOS,” tegasnya.

Aksi yang melibatkan sekitar 300 guru honorer berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan keadilan bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.