Tumpukan gas melon di Kota Bandung. MI
Jakarta: Kebijakan penjualan elpiji 3 kilogram kepada masyarakat disebut awal dari sebuah proses panjang yang membutuhkan perbaikan dan implementasi bertahap, baik secara sektoral maupun dalam kerangka transisi subsidi energi.
Ketua Perkumpulan Pemuda Praka, Dimas Riarsyalam, melihat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merancang kebijakan distribusi elpiji dan transisi subsidi energi ke depan.
"Pertama, aspek ketersediaan dan aksesibilitas energi. Elpiji 3 kg, yang selama ini menjadi andalan rumah tangga kecil, harus tetap tersedia secara merata dan terjangkau. Kebijakan apapun yang akan diambil harus memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang kesulitan mengakses energi untuk kebutuhan dasar mereka," kata Dimas dalam keterangan pers, Jumat, 7 Februari 2025.
Dimas menjelaskan pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi, baik melalui perbaikan logistik maupun peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak sehat seperti penimbunan dan spekulasi Harga hingga kelancaran disribusi di daerah.
Untuk kedua pemerintah diminta mperhatikan aspek transisi subsidi energi yang berkeadilan. Subsidi elpiji selama ini dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Namun, subsidi yang tidak tepat sasaran justru dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan membebani keuangan negara.
"Ketiga aspek keberlanjutan dan diversifikasi energi. Kebijakan energi tidak boleh hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, seperti energi surya, angin, dan bioenergi, yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Dimas.
Menurut dia pemerintah perlu mendorong investasi dan inovasi di sektor energi terbarukan, sekaligus memastikan bahwa transisi energi ini dilakukan secara inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
Selain itu, diversifikasi energi juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada elpiji, misalnya dengan mendorong penggunaan kompor induksi atau energi alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan.
"Kami mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemuda, dalam proses perumusan kebijakan energi ke depan. Partisipasi ini tidak hanya akan memperkaya perspektif kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada kebutuhan dan aspirasi rakyat," ujarnaya.