AS Pertimbangkan Opsi Alternatif untuk Relokasi Warga Palestina di Gaza

Washington: Amerika Serikat (AS) tengah mengeksplorasi berbagai alternatif untuk merelokasi warga Palestina di Gaza setelah rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih wilayah tersebut menuai kecaman global. Pernyataan ini disampaikan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan CBS News pada Minggu 16 Maret 2025.

"Kami sedang menjajaki semua alternatif dan opsi yang dapat membawa kehidupan lebih baik bagi warga Gaza, dan tentu saja bagi masyarakat Israel," kata Witkoff ketika ditanya apakah AS sedang berkomunikasi dengan negara lain terkait relokasi warga Palestina.

Witkoff menegaskan bahwa pemerintah AS mempertimbangkan semua kemungkinan untuk mencari solusi terbaik. 

"Jadi, kami sedang mengeksplorasi semua hal tersebut," tambahnya, seperti dikutip Anadolu, Senin 17 Maret 2025.

Pernyataan ini muncul sebulan setelah Trump mengumumkan rencana kontroversialnya untuk mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera di Timur Tengah" dengan memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir.

Usulan tersebut memicu kecaman luas, termasuk dari Palestina, negara-negara Arab, dan berbagai negara lainnya seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

Namun, Witkoff menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mencari solusi segera bagi konflik yang sedang berlangsung di Gaza. 

"Yang ada di depan kita sekarang adalah mencapai semacam resolusi untuk konflik ini," ujar Witkoff.

Pekan lalu di Qatar, Witkoff bersama Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Eric Trager, mempresentasikan proposal "jembatan" yang bertujuan memberikan waktu lebih banyak untuk merundingkan kerangka kerja gencatan senjata permanen.

"Kami telah mengajukan proposal yang masuk akal sebagai jembatan menuju diskusi akhir dan penyelesaian di sini," kata Witkoff. 

Menurutnya, usulan tersebut mencakup upaya demiliterisasi Hamas yang dianggap sebagai ‘garis merah’ bagi Israel.

Witkoff juga menyatakan bahwa proposal ini berpotensi membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. 

"Demiliterisasi Hamas harus terjadi, itu adalah syarat mutlak bagi Israel. Mungkin ini bisa menjadi langkah awal menuju resolusi damai jangka panjang," pungkas Witkoff.

(Muhammad Reyhansyah)