Gandeng Polri, PalmCo Optimalkan Lahan Replanting Sawit untuk Tanam Jagung

Jakarta: Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo mendukung percepatan implementasi salah satu Astacita pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan Nasional.

Berkolaborasi dengan Kepolisian RI di berbagai provinsi di wilayah operasionalnya, PalmCo mengoptimalkan pemanfaatan areal replanting atau tanam ulang dengan mengembangkan penanaman jagung.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian PTPN grup, menjalankan amanat pemerintah dalam hal ketersediaan lahan.

"Mulai akhir Januari lalu, Perusahaan telah melaksanakan penanaman jagung serentak di beberapa unit kerja dan areal petani mitra yang tersebar di lima provinsi yaitu Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau," ujar Jatmiko, dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.


PalmCo optimalkan lahan replanting sawit untuk tanam jagung. Foto: dok PalmCo.

 

Baca juga: Food Security, PTPN IV PalmCo Perluas Program Tanam Padi

 

Penanaman jagung pipil dilaksanakan secara tumpang sari

Dia mengatakan, sebulan berjalan, kurang lebih hampir delapan hektare (ha) jagung telah ditanam. Penanaman jagung pipil itu dilaksanakan secara tumpang sari di areal replanting atau peremajaan sawit serta areal hiaten.

Hiaten adalah wilayah terbuka di perkebunan kelapa kelapa sawit yang terjadi akibat akibat kekosongan titik tanam. Untuk beberapa provinsi, juga ditanam di lahan peremajaan sawit rakyat binaan.

Menurut Jatmiko, pemanfaatan daerah hiaten dengan sistem tanam tumpang sari ini, didukung jagung dapat tumbuh baik di bawah intensitas cahaya yang rendah atau di bawah naungan tajuk yang tinggi.

"Untuk tahun ini, dari 20,9 ribu ha kebun sawit yang diremajakan di lahan perusahaan, sebesar 3.000 ha, kita harapkan dapat ditanami jagung," ujar dia.

Guna mengakselerasi, pelaksanaan penanaman jagung intercropping di areal peremajaan sawit tersebut PalmCo juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian, pemerintahan daerah setempat maupun berbagai pihak terkait lainnya.