Ini Untung Rugi Indonesia Gabung BRICS

Jakarta: Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang berlangsung di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025 waktu setempat.

Merespons hal itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada 1990 misalnya, Huda menyebut proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66 persen. Kemudian pada 2022, proporsi ekonomi negara BRICS mencapai 32 persen.

"Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa," kata Huda saat dihubungi, dikutip Selasa, 8 Juli 2025.

Huda mengungkapkan, Eropa sebenarnya sudah mulai usil dengan kebijakan ekspor Indonesia dimana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global. Salah satunya adalah hambatan EUDR untuk komoditas kelapa sawit.

"Ada kekhawatiran Trump karena pengaruh AS terhadap ekonomi global semakin menurun dengan semakin besarnya porsi ekonomi BRICS," papar dia.
 

Baca juga: Pemerintah Kudu Hadapi Tarif AS dengan Kalkulasi Matang

(Presiden RI Prabowo Subianto di barisan depan foto resmi BRICS. Foto: BPMI Setpres)
 

Memunculkan risiko bentrokan kepentingan

Kendati demikian, Huda menyebut koalisi BRICS juga memunculkan risiko bentrokan kepentingan dengan negara adidaya lainnya, termasuk AS. Salah satunya terkait dengan ancaman tarif impor Trump yang bisa saja dinaikkan dengan adanya koalisi BRICS.

"Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact pada negara koalisi, termasuk Indonesia. Pemerintah harus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan negara lain yang bisa menjadi partner perdagangan potensial bagi Indonesia sehingga kekuatan diplomasi Indonesia kuat," beber Huda.

Selain itu, Huda menyatakan pertumbuhan produksi barang Indonesia bisa melambat yang diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi setelah masuk ke BRICS dan berakibat pada penyerapan tenaga kerja akan melambat hingga PHK yang masif.

"Maka pemerintah harusnya bisa antisipasi dampak ini dengan membuat langkah strategis terkait perang tarif dengan Trump dan juga keikutsertaan dalam BRICS," jelas Huda.