BSU 2025 Tersalurkan 93,79%, Pos Indonesia Optimistis Selesai 100 Persen dalam 5 Hari

Mataram: Pemerintah terus menggenjot penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Mereka menargetkan penyaluran bisa tepat sasaran dan tuntas 100 persen.

Sejauh ini, penyaluran BSU secara nasional sudah berjalan cukup baik karena berada di atas angka 90 persen. Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU yang digelar di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 1 Juli 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penyaluran BSU sudah mencapai 93,7 persen hingga akhir Juli 2025.

"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 15,9 juta orang yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta telah menerima bantuan," ujar Menaker Yassierli dalam sambutannya.

Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan, yang dibayarkan sekaligus. Sumber dananya berasal sepenuhnya dari APBN, bukan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 

Baca juga:  Awas, BSU Hangus! Segera ke Kantorpos Selambatnya 3 Agustus 2025

Meskipun distribusi telah berjalan dengan baik, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Salah satunya menyalurkan bantuan di daerah terpencil.

"Beberapa penerima tinggal di daerah terpencil dan belum mengambil bantuannya. Namun, berbagai upaya percepatan terus dilakukan seperti memperpanjang jam layanan dan jemput bola," kata Yassierli.


(Foto:Dok.PosIND)

Pesan Wapres: Jangan untuk Judol

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut hadir meninjau langsung proses penyaluran BSU. Ia menegaskan pentingnya penggunaan dana secara bijak dan produktif.

"Jangan dipakai untuk judi online (judol). Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakan untuk beli sembako, keperluan sekolah anak, atau kebutuhan produktif lainnya," kata Wapres Gibran di hadapan para pekerja penerima BSU yang hadir.


(Foto:Dok.PosIND)

Wapres Gibran juga menyoroti tantangan distribusi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ia meminta pemerintah daerah hingga jajaran BUMN turut membantu agar penyaluran bisa rampung hingga 100 persen.

"Nanti saya minta tolong Pak Gubernur, para Dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya," kata Gibran.

Pos Indonesia dan Kemenaker Optimalkan Sumber Daya

Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Abdurrahman menegaskan pihaknya siap mengemban tugas dari pemerintah untuk memenuhi target 100 persen penyaluran BSU. Dengan perpanjangan waktu lima hari yang diberikan Kemenaker, pihaknya menargetkan tuntas pada 6 Agustus 2025.

"Semua cara kita lakukan. Dari pengumuman di radio, media sosial, hingga menghubungi penerima satu per satu lewat telepon. Komitmen kami jelas: penyaluran BSU harus 100 persen," kata Plt Dirut Pos Indonesia, Endy.

Namun, Endy juga tak menampik berbagai kendala teknis yang dialami dalam melakukan penyaluran BSU, yaitu pekerja yang tinggal di wilayah terpencil, bekerja secara musiman, atau minimnya data identitas yang akurat. Namun demikian, ia memastikan bahwa tim Pos Indonesia siap menyisir hingga ke lokasi-lokasi terdalam.
 

Baca juga:  Wapres Gibran Tinjau Penyaluran BSU di Kantorpos Padang, Sukses Salur di Sumbar Capai 94%

 

Capaian BSU NTB di Atas Rata-rata Nasional

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri melaporkan penyaluran BSU di NTB. Sejauh ini, BSU di wilayah tersebut sudah mencapai 93,8 persen, atau 126.298 dari total 134.639 penerima. Di Kota Mataram, capaian lebih tinggi lagi, yaitu 94,3 persen.


(Foto:Dok.PosIND)

"Kita akan tetap lakukan jemput bola, bahkan hingga ke laut bagi para nelayan, atau ke kebun bagi pekerja perkebunan. Kantorpos juga tetap buka hingga malam dan saat akhir pekan," ucap Indah.

Ia juga mengimbau kepada para pekerja yang merasa memenuhi kriteria untuk segera mengecek status penerimaan mereka melalui kanal resmi Kemenaker, Pos Indonesia, maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan

Perwakilan Direksi BPJS Ketenagakerjaan menambahkan bahwa keberhasilan BSU turut ditentukan oleh keakuratan data peserta yang dikirim oleh perusahaan.

"Kami mengimbau kepada perusahaan agar terus memperbarui data tenaga kerja mereka. Program BSU ini bisa jadi momentum untuk mendorong perlindungan sosial yang lebih luas," ujar perwakilan tersebut.


(Foto:Dok.PosIND)

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki cakupan peserta sebesar 39,5 juta orang dan menargetkan perluasan perlindungan secara universal.

Negara Hadir Melalui BSU

Kegiatan Monev BSU di Mataram ini turut menghadirkan 200 pekerja penerima manfaat, di mana 150 orang menerima melalui Kantor Pos dan 50 orang melalui bank Himbara. Sebagian dari mereka juga memberikan testimoni langsung kepada Wapres Gibran tentang manfaat bantuan tersebut.

Melalui program BSU, pemerintah berupaya menjaga daya beli pekerja dan memastikan kehadiran negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kompleks.