Kemenhub Target Nol Kendaraan ODOL pada 2027

Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menyampaikan pemerintah menargetkan nol kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau zero over dimension over load (zero ODOL) pada 2027. Semua pihak diajak menyukseskan rencana tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Aan saat memberikan pengarahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. 

“Saya ingin mengajak semua pihak, asosiasi transporter, pengusaha logistik, maupun pengemudi untuk berkomitmen merealisasikan Zero ODOL pada 2027. Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan Bapak Presiden, karena dampaknya luar biasa terhadap keselamatan,” kata Aan dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 24 Oktober 2025.

Aan menjelaskan bahwa kendaraan ODOL merupakan penyumbang kedua terbesar kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor. Angkanya mencapai 10–12 persen dari total kecelakaan. 

“Dampaknya terhadap keselamatan sangat serius, belum lagi tingkat fatalitas korban meninggal yang tinggi,” ungkap Aan.

Baca juga:  Organda Soroti Penguatan Hukum dan Regulasi Tangani ODOL

Selain membahayakan keselamatan, truk ODOL dinilai merusak infrastruktur jalan, memperpendek usia kendaraan, serta memicu kemacetan dan polusi. Oleh karena itu, Aan menilai komitmen lintas sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target nol pelanggaran ODOL pada 2027.

Untuk mencapai hal tersebut, Kemenhub telah menyiapkan 9 Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan kendaraan ODOL yang mencakup integrasi data, penegakan hukum digital, harmonisasi regulasi, serta penerapan skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dan kawasan industri guna mendorong kepatuhan.

Ilustrasi truk ODOL. Foto: Metrotvnews.com.

Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan Zero ODOL akan menambah biaya logistik, Aan mengutip hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kebijakan tersebut menunjukkan kenaikan biaya logistik hanya 3,3 persen dengan dampak inflasi sangat kecil (0,02–0,14 persen). 

“Sebaliknya, kebijakan ini justru berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen, serta memperkuat iklim investasi,” ujar Aan.

Survei BPS juga menunjukkan penerapan Zero ODOL dapat menurunkan kecelakaan hingga 22 persen dan menghemat anggaran infrastruktur sebesar Rp1,4–2,8 triliun per tahun, yang dapat dialihkan untuk penguatan sektor transportasi dan logistik nasional.

“Mari kita sukseskan Zero ODOL 2027 dengan komitmen bersama. Satu nyawa terlalu berharga untuk dikorbankan. Langkah kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan,” tutup Aan.