Presiden Interim Suriah Ahmed al-Sharaa Bentuk Pemerintahan Transisi Baru

Damaskus: Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa mengumumkan pada hari Sabtu kemarin sebuah pemerintahan transisi baru dan menegaskan kembali komitmennya untuk membangun kembali negara yang kuat dan stabil bagi seluruh rakyat.

“Pembentukan pemerintahan baru ini merupakan deklarasi keinginan bersama kita untuk membangun negara baru. Pemerintah ini akan berusaha membangun kembali lembaga-lembaga negara berdasarkan akuntabilitas dan transparansi," ungkap al-Sharaa, dilansir dari Miami Herald, Minggu, 30 Maret 2025.

Kabinet yang terdiri dari 22 menteri itu diumumkan dalam sebuah upacara resmi di istana presiden Suriah di Damaskus.

Suriah diperintah dari Desember hingga sekarang oleh pemerintahan sementara yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed al-Bashir yang ditunjuk untuk masa jabatan tiga bulan setelah Bashar al-Assad digulingkan dari posisi kepala negara.

Al-Sharaa - yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Joulani - mempelopori gerakan pemberontak yang mengejutkan dan menggulingkan rezim Assad pada Desember 2024, yang mendorong mantan presiden itu melarikan diri ke Moskow setelah lebih dari dua dekade berkuasa.

Dua menteri dari pemerintahan sementara, Murhaf Abu Qasra dan Asaad al-Shaibani, masing-masing mempertahankan jabatan mereka sebagai menteri pertahanan dan luar negeri.

"Kita memiliki kesempatan bersejarah untuk membangun kembali ekonomi kita di atas fondasi yang lebih kokoh," kata menteri ekonomi yang baru diangkat, Nidal al-Shaar.

Mohammed Yosr Bernieh diberikan jabatan di Kementerian Keuangan. Hind Kabawat, seorang pemeluk agama Kristen, adalah perempuan pertama yang ditunjuk al-Sharaa untuk menduduki jabatan di Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan.

"Tujuan kolektif kita haruslah sistem sosial yang adil dan berkelanjutan yang menjamin distribusi sumber daya yang adil," kata Kabawat.

Raed Saleh, yang sebelumnya memimpin White Helmets, sebuah organisasi penyelamat sukarela yang beroperasi di wilayah Suriah yang dikuasai oposisi, telah ditunjuk sebagai menteri tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Kabinet yang baru dibentuk.

"Pembentukan kementerian ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak setelah bertahun-tahun perang yang penuh dengan tantangan dan bahaya," tutur Saleh.

Ia menambahkan bahwa "jalan di depan tidaklah mudah dan tantangannya besar, tetapi tidak ada yang mustahil ketika kepentingan nasional adalah yang terpenting."

Menurut sumber-sumber Suriah, pemerintah tidak akan memiliki perdana menteri, tetapi al-Sharaa diharapkan untuk mengawasi sendiri pekerjaan kabinet.

Baca juga:  Bersejarah, Pasukan Kurdi Suriah Setuju Berintegrasi dengan Pemerintah Suriah