PBB Sebut Junta Myanmar Batasi Bantuan di Area Gempa

Jenewa: Junta militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi korban gempa di daerah-daerah yang dianggap menentang kekuasaannya, kata kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di hari Jumat.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengaku sedang menyelidiki 53 serangan yang dilaporkan junta terhadap pemberontak sejak gempa terjadi pada 28 Maret, termasuk serangan udara, yang 16 di antaranya terjadi setelah gencatan senjata pada 2 April.

Pada hari Jumat, kantor OHCHR diberitahu tentang delapan serangan lebih lanjut, katanya.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak menanggapi panggilan dari media Reuters untuk meminta komentar.

Mengutip dari AsiaOne, Sabtu, 5 April 2025, situasi kemanusiaan di daerah gempa, terutama yang berada di luar kendali junta, sangat buruk, kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan di Jenewa.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7, salah satu guncangan terkuat yang melanda Myanmar dalam satu abad, mengguncang wilayah yang dihuni 28 juta orang, merobohkan bangunan dan membuat banyak orang kehilangan makanan, air, dan tempat tinggal. Junta Myanmar mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi lebih dari 3.100.

"Pembatasan bantuan merupakan bagian dari strategi mencegah bantuan sampai ke populasi yang dianggap tidak mendukung perebutan kekuasaannya di tahun 2021," kata James Rodehaver, kepala tim OHCHR di Myanmar, yang berbicara melalui tautan video dari Bangkok.

Kebutuhan akan bantuan sangat mendesak di wilayah Sagaing di Myanmar, dan waktu tidak cukup untuk membantu lembaga-lembaga kemanusiaan yang membutuhkan, tambahnya.

"Serangan udara mengkhawatirkan, mengejutkan, dan harus segera dihentikan — fokusnya harus pada pemulihan kemanusiaan," tutur Shamdasani.

Junta Myanmar melalui MRTV yang dikelola negara pada Rabu malam mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 20 hari yang berlaku segera untuk mendukung rehabilitasi pascagempa, seraya memperingatkan akan "merespons sebagaimana mestinya" jika pemberontak melancarkan serangan.

Jutaan orang telah terkena dampak perang saudara Myanmar yang meluas, yang dipicu kudeta yang menggulingkan pemerintahan peraih Nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi.

Perang ini telah menghancurkan ekonomi Myanmar yang sebagian besarnya agraris, mengusir lebih dari 3,5 juta orang dari rumah mereka, dan melumpuhkan layanan penting seperti layanan kesehatan.

Baca juga:  Junta Larang Jurnalis Internasional Masuk Myanmar, Berdalih Kondisi Tak Layak