Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dibuka hingga 6 Maret, Ini Link dan Syaratnya

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1. Kemnaker menyiapkan 20 ribu kuota peserta, serta ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 70 ribu peserta melalui tiga batch pelatihan.

Melansir laman Kemnaker, Senin, 2 Maret 2026, pendaftaran batch 1 dilakukan melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Sementara seleksi peserta berlangsung pada 9-15 Maret 2026, pengumuman hasil seleksi pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai pada 1 April 2026.
 

Pada batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Kewirausahaan.
3. Manufaktur.
4. Otomotif.
5. Pariwisata.
6. Konstruksi.

 

Sedangkan, program pelatihan yang ditawarkan di antaranya:

1. Internet of Things (IoT).
2. Instalasi panel surya.
3. Pengelasan.
4. Pengoperasian mesin CNC.
5. Otomasi industri.
6. Kendaraan listrik.
7. Cyber security.
8. Digital marketing.
9. Smart farming.
10. Pengolahan pangan industri.

Ilustrasi. Foto: Medcom
   

Nantinya, peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain:

1. Pelatihan dan makan siang gratis.
2. Bantuan uang transportasi.
3. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.
4. Sertifikat pelatihan dari BPVP.
5. Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
6. Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

 

Syarat Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Menaker Yassierli menjelaskan program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus batch 1, program diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat 2023 hingga 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pasar kerja sekaligus memastikan efektivitas program bagi kelompok sasaran prioritas.