Karhutla Dekat Perbatasan Jadi Prioritas, Cegah Asap ke Negara Tetangga

Jakarta: Pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah perbatasan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kabut asap melintasi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan, sejak awal tahun hingga April 2026, upaya pemadaman difokuskan di sejumlah daerah dengan tingkat kemunculan titik panas (hotspot) tinggi, terutama di Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

“Wilayah-wilayah ini menjadi perhatian utama karena berdekatan dengan negara tetangga. Kita berupaya keras agar asap tidak melintasi batas negara,” ujar Rohmat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 April 2026.

Menurut Rohmat, asap lintas batas bukan hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di tingkat global.

Adapun, berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, mulai April dan berlangsung hingga Oktober. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kekeringan dan memperbesar risiko karhutla.

Selain itu, Indonesia saat ini berpotensi mengalami penguatan fenomena El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun. Situasi tersebut dapat memperparah kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar.

Rohmat mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi secara masif hingga menimbulkan kabut asap lintas negara. Peristiwa serupa terjadi pada 2015 dan 2019 yang menghanguskan jutaan hektare lahan.

Meski demikian, pemerintah mengklaim keberhasilan menekan luas karhutla dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, luas lahan terbakar tercatat sekitar 300 ribu hektare, turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ilustrasi karhutla. Foto: BPBD Sumsel.

Upaya pengendalian dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, serta Manggala Agni dan masyarakat peduli api.

Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan melalui pemantauan hotspot berbasis teknologi, patroli terpadu, serta sistem peringatan dini. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, yang masih menjadi salah satu penyebab utama karhutla.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jangan sampai api membesar baru kita bertindak,” kata Rohmat.

Ia menegaskan, pengendalian karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama di wilayah rawan dan perbatasan.