Israel Sebut Tak Akan Berkontribusi Secara Finansial dalam Rekonstruksi Gaza

Tel Aviv: Menteri Kabinet Keamanan Israel Zeev Elkin mengatakan bahwa Pemerintah Israel secara resmi telah menginformasikan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa mereka tidak akan memberikan kontribusi finansial dalam upaya rekonstruksi Gaza.

Pernyataan ini menandai perbedaan sikap yang tajam antara Tel Aviv dengan koalisi internasional di bawah naungan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump.

"Kami tidak memberikan dana kepada Board of Peace. Kami adalah pihak yang diserang, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk mendanai upaya pembangunan kembali di Gaza," ujar Elkin secara lugas kepada media lokal, seperti dikutip Yeni Safak, Senin, 23 Februari 2026.

Sikap Israel tersebut didasari pada posisi bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas biaya pemulihan Gaza pascaperang yang dipicu oleh serangan 7 Oktober 2023.

Penolakan ini muncul tepat saat dewan tersebut berhasil mengumpulkan komitmen dana sebesar lebih dari USD 7 miliar (sekitar Rp110 triliun) dari negara-negara Teluk dalam pertemuan perdana di Washington.

Pengumuman Elkin menonjolkan isolasi Israel dari upaya multilateral dalam membangun kembali Gaza, meski mereka tetap berkoordinasi dengan AS dalam urusan keamanan. Sejauh ini, anggota dewan lainnya seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait telah berkomitmen memberikan bantuan miliaran dolar.

Keputusan Israel ini melimpahkan seluruh beban finansial rekonstruksi kepada komunitas internasional dan otoritas Palestina. Sementara itu, kebutuhan dana rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar menyusul kehancuran infrastruktur masif akibat kampanye militer selama dua tahun terakhir.

Meski Israel bersikeras bahwa Hamas adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi, keputusan untuk tidak berkontribusi ini diprediksi akan menciptakan tantangan tambahan dalam koordinasi pemulihan yang diatur melalui kerangka Board of Peace.

Posisi ini juga berpotensi mempersulit diskusi mengenai pengaturan tata kelola pemerintahan dan jaminan keamanan di Gaza pascakonflik. Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak adanya solusi komprehensif agar stabilitas kawasan dapat terjaga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Menlu RI Tegaskan BoP Tak Wajibkan Iuran, Indonesia Berkontribusi Lewat Pasukan