Pemprov DKI Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung. Pekerjaan tersebut sempat terhenti pada 2017.

“Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 29 Januari 2026.

Eks Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menjelaskan, normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir jangka menengah di Ibu Kota. Pengerjaan normalisasi menggandeng BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Karena Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini," ungkap Pramono.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, normalisasi Ciliwung menjadi prioritas karena hampir 40 persen aktivitas sungai di Jakarta berada di ruas tersebut. Sehingga pengendaliannya berdampak signifikan terhadap potensi banjir.

Pramono menjelaskan, normalisasi Ciliwung dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang 7 kilometer, dengan rencana pembangunan tanggul 14,99 kilometer dan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer.

Sementara itu, segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer, dengan rencana tanggul 18,7 kilometer dan realisasi sekitar 8,9 kilometer. Total keseluruhan rencana tanggul di ruas Ciliwung mencapai 33,69 kilometer, dengan realisasi 17,14 kilometer.

Selain progres fisik, pengendalian Ciliwung dinilai krusial karena posisinya sebagai salah satu dari 13 aliran sungai yang mempengaruhi kondisi banjir di Jakarta. Khususnya saat status siaga di Katulampa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau kondisi Kali Ciliwung. Foto: Metrotvnews.com/Cony.

“Jadi Ciliwung ini merupakan salah satu aliran dari 13 aliran sungai. Teman-teman ketahui kalau Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor tentu utama untuk mengatur 5 wilayah lainnya,” tegas Pramono. 

Pemprov DKI menargetkan normalisasi berjalan tanpa gejolak dengan koordinasi lintas instansi. Pembebasan lahan dilakukan oleh DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, sementara pembangunan tanggul menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Pramono menegaskan, kerja sama pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar normalisasi Ciliwung dapat berjalan lancar dan berkontribusi nyata dalam pengendalian banjir Jakarta.