Streaming 
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menggendong seorang balita dalam kunjungannya ke Lebak, Banten, dalam rangka pemantauan program prioritas nasional serta memberikan bantuan kepada keluarga berisiko stunting pada Kamis (30/4/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti
Kemendukbangga Buka Layanan Konsultasi untuk Daycare Bermasalah
Siti Yona Hukmana • 30 April 2026 11:26
Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membuka layanan aduan dan konsultasi untuk tempat penitipan anak (TPA) atau daycare yang bermasalah di daerah. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui tim pendamping keluarga (TPK) di daerah-daerah yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB yang salah satu tugas utamanya melindungi keluarga berisiko stunting.
"Kita juga menyiapkan aduan. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan. Kita memang punya program namanya Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), tetapi program tersebut syaratnya ketat, pengasuhnya harus punya sertifikat," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihajidia saat memantau keluarga risiko stunting di Lebak, Banten, dilansir Antara, Kamis, 30 April 2026.
"Kita juga minta data kemarin kepada ibu-ibu korban, kalau memang butuh konsultasi, kita siapkan, untuk apa dan seperti apa. Intinya, hati-hati nanti kalau memilih daycare, karena mohon maaf, kejadian di Yogyakarta menjadi pembelajaran bagi kita semua, ternyata tidak berizin, kemudian ada penyalahgunaan, dan sebagainya," ujar Wihaji.
Di samping itu, Wihaji menyampaikan keprihatinannya atas insiden di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, dan Daycare Baby Preneur, Banda Aceh.
"Kebetulan, mohon maaf, untuk daycare di Yogyakarta tersebut tidak berizin, oleh karena itu, kita serahkan kepada pihak terkait untuk penindakannya. Kita serahkan kepada pihak terkait, tapi dari kementerian kita insyaallah hadir," ujar Wihaji.
Ilustrasi taman bermain anak. Foto: istimewa
Wihaji menegaskan, daycare menjadi jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Sehingga, kehadiran daycare seharusnya menjadi salah satu solusi.
"Jangan sampai daycare menjadi masalah baru," kata Wihaji.
Oleh karena itu, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah komitmen terhadap posyandu yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendukbangga/BKKBN terus memperkuat komitmen perlindungan anak melalui TPK untuk mendampingi generasi masa depan dimulai dari hulu.