Indonesia Tolak Perluasan Kontrol Israel di Gaza Lewat 'Orange Line'

Jakarta: Pemerintah Indonesia menolak segala upaya untuk mengubah atau memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk melalui perluasan kontrol teritorial secara sepihak di Jalur Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang merespons laporan mengenai perluasan area kontrol Israel di Gaza melalui apa yang disebut sebagai “Orange Line”.

“Kita menolak segala upaya untuk mengubah atau memperkuat pendudukan di wilayah Palestina, termasuk upaya-upaya yang dilakukan melalui pergeseran atau perluasan sepihak,” ujar Yvonne di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Yvonne menegaskan Indonesia menolak segala bentuk aneksasi maupun penciptaan wilayah baru di Gaza. “Kita tegaskan kembali tidak boleh ada aneksasi, tidak boleh ada perubahan demografi ataupun penciptaan territorial baru di Gaza,” kata Yvonne.

Indonesia juga menyerukan agar Israel menghormati kesepakatan gencatan senjata dan segera mengakhiri konflik di Gaza.

Menurut Yvonne, langkah tersebut harus dilakukan sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Indonesia meminta dan menyerukan agar Israel menghormati kesepakatan gencatan senjata dan mengakhiri konflik di Gaza,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara atau two-state solution.

Kontroversi "Orange Line"

Pernyataan Indonesia muncul setelah sejumlah laporan menyebut Israel memperluas area kontrol militernya di Jalur Gaza melalui apa yang disebut sebagai “Orange Line”, yang melampaui batas “Yellow Line” dalam perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025.

Dalam kesepakatan tersebut, Yellow Line awalnya ditetapkan sebagai batas antara wilayah kehadiran militer Israel di bagian timur Gaza dan area tempat warga Palestina dapat tetap tinggal di bagian barat.

Namun, kelompok Hamas menuduh Israel secara bertahap menggeser batas tersebut lebih jauh ke dalam wilayah Palestina melalui “Orange Line”.

Anggota biro politik Hamas Bassem Naim menyebut langkah itu membuat wilayah yang berada di bawah kontrol Israel meningkat menjadi lebih dari 60 persen Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengonfirmasi keberadaan “Orange Line”. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan lembaga-lembaga kemanusiaan telah diberi tahu mengenai garis baru tersebut dan setiap pergerakan melampaui area itu harus dikoordinasikan dengan otoritas Israel.

Sementara itu, Uni Eropa menegaskan penolakannya terhadap segala perubahan kontrol teritorial di Gaza dan kembali mendesak implementasi penuh kesepakatan perdamaian serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.