Presiden Hongaria 'Pecat' Dirinya Sendiri Lewat Amandemen Konstitusi

Budapest: Presiden Hongaria Tamas Sulyok telah menandatangani amandemen konstitusi pada Sabtu, 18 Juli 2026, yang mengakhiri masa jabatannya sendiri sebagai kepala negara.

Dikutip dari Politico, Minggu, 19 Juli 2026, Sulyok sebelumnya menghadapi tekanan selama berbulan-bulan dari Perdana Menteri Peter Magyar yang mendesaknya mengundurkan diri.

Magyar menilai langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya membongkar pengaruh politik yang disebutnya sebagai "mafia" yang dibangun oleh pendahulunya, Viktor Orbán.

Setelah amandemen konstitusi yang bertujuan memberhentikannya disahkan parlemen pada Senin, ruang hukum yang dimiliki Sulyok untuk mempertahankan jabatannya disebut semakin terbatas.

Dalam pernyataannya di media sosial, Sulyok mengatakan keputusan menandatangani amandemen tersebut merupakan kewajibannya berdasarkan Konstitusi Hungaria setelah mempertimbangkan berbagai pilihan hukum dan suara hati.

Meski demikian, ia menilai proses tersebut menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip dasar masyarakat bebas, seperti supremasi hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan, telah dikorbankan demi kepentingan politik.

Sulyok memiliki waktu lima hari untuk menandatangani amandemen itu. Sejumlah pihak, termasuk Magyar, sebelumnya memperkirakan ia akan menolak atau menyerahkan amandemen tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Namun, menurut materi sumber, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji substansi amandemen tersebut karena kewenangan itu telah dicabut melalui perubahan konstitusi pada 2013 saat Viktor Orbán masih menjabat.

Supremasi Hukum Hongaria

Amandemen tersebut juga mengembalikan batas usia pensiun wajib 70 tahun bagi seluruh hakim Mahkamah Konstitusi. Kebijakan itu akan mengakhiri masa jabatan empat hakim yang saat ini masih bertugas, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Peter Polt.

Menanggapi perkembangan tersebut, Viktor Orban melalui media sosial menyatakan bahwa jika hal itu dapat dilakukan terhadap seorang presiden, maka tidak ada lagi pihak yang benar-benar aman. Orban diketahui meninggalkan Hongaria pada pekan ini untuk menyaksikan final Piala Dunia di Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, Sulyok juga memperingatkan bahwa prinsip supremasi hukum di Hongaria telah berakhir dan jabatan presiden tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan.

Di sisi lain, Magyar menegaskan pencopotan Sulyok diperlukan untuk memulihkan prinsip tersebut. Ia menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya amandemen itu, hambatan terakhir bagi pelaksanaan agenda pemerintah telah dihapus.

Proses pencopotan Sulyok dipandang sebagai ujian politik penting bagi Magyar yang berupaya merealisasikan janjinya untuk membuka babak baru setelah era Orbán.

Sementara itu, Ketua Bersama Komite Helsinki Hongaria Marta Pardavi menilai negara tersebut membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap demokrasi untuk mengembalikan supremasi hukum.

Sulyok dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada Senin. Berdasarkan materi sumber, Ketua Parlemen Hungaria Agnes Forsthoffer akan menggantikannya sebagai presiden sementara, meski anggota parlemen dari Partai Tisza telah mengajukan resolusi untuk mengganti Forsthoffer dari posisi ketua parlemen menjelang sidang luar biasa pada Senin.

Baca juga:  PM Baru Hongaria Peter Magyar Janji Pulihkan Hubungan dengan Uni Eropa