Prosesi Adat Patah Panah Satukan Kembali Masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya

Jakarta: Suasana haru dan penuh kekeluargaan menyelimuti prosesi perdamaian adat 'Patah Panah' antara masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya yang digelar di Mapolres Jayawijaya, Papua, Sabtu, 23 Mei 2026. Prosesi adat tersebut menjadi simbol berakhirnya pertikaian dan lahirnya komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua.

“Konflik ini adalah perang saudara. Kita semua berharap pertikaian ini dihentikan agar masyarakat adat tetap hidup dalam damai dan takut akan Tuhan,” kata Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga di lokasi.

Kegiatan itu dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, Kapolda Papua Patrige R. Renwarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Febriel Buyung Sikumbang, para bupati, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dari kedua belah pihak.

Prosesi adat 'Patah Panah' dilakukan sebagai tanda penghentian konflik sekaligus penegasan bahwa persoalan harus diselesaikan melalui jalan damai. Dalam momen tersebut, perwakilan kedua kelompok melaksanakan ritual adat yang dilanjutkan dengan penandatanganan surat perdamaian dan kesepakatan bersama.

Kesepakatan itu berisi komitmen untuk menghentikan aksi kekerasan, menjaga persaudaraan, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum dan adat yang berlaku.

Ketua LMA Lanny Jaya, Tias U. Kogoya, berharap masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang setelah prosesi adat berlangsung.


Prosesi perdamaian adat 'Patah Panah' antara masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya. Dokumentasi/ Polda Papua.

“Kami ingin setelah proses adat ini selesai, masyarakat kembali dengan aman dan Kota Wamena kembali damai,” katanya.

Kapolda Papua Irjen Patrige R. Renwarin menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya perdamaian tersebut. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga komitmen damai demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua Pegunungan.

“Kami hadir untuk menyaksikan perdamaian yang sesungguhnya. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama menjaga kedamaian ini agar tidak ada lagi korban dan masyarakat dapat kembali hidup tenang,” ungkap Patrige.

Patrige juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan Polri bersama pemerintah daerah akan terus hadir menjaga keamanan dan mendukung pemulihan pascakonflik.

Sementara Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menilai penyelesaian konflik melalui jalur adat merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya Papua yang harus terus dijaga dan diwariskan.

“Kita tidak ingin lagi ada perang yang merugikan masyarakat sendiri. Mari kita jaga Papua Pegunungan tetap aman, damai, dan penuh persaudaraan,” ungkapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membuka ruang dialog dan memilih jalan damai demi masa depan Papua yang lebih baik.

“Saya berharap seluruh masyarakat terus menjaga keamanan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak konflik, Kapolda Papua juga menyerahkan tali asih kepada perwakilan masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Pdt. Ari Mabel sebagai harapan agar perdamaian yang telah terbangun dapat terus terjaga dan menjadi awal baru bagi masyarakat Papua Pegunungan.