Tekan Impor Solar, Bahlil Dorong PLTS 100 GWp Masuk Desa

Jembrana: Pemerintah akan memperluas pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga ke desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik. Program tersebut menjadi bagian dari target pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut juga diarahkan untuk mendukung elektrifikasi desa serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

Bahlil mengatakan pemerintah telah menjalankan pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 megawatt (MW) per desa di sejumlah wilayah. Salah satu proyek tersebut telah diterapkan Pertamina di sebuah kabupaten di Sumatra.

Menurut dia, desa yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini telah mendapatkan pasokan listrik dari PLTS. Energi tersebut juga mulai dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk penyimpanan hasil perikanan.

"Desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 GW dan listrik masuk desa agar semuanya ada listriknya," ujar Bahlil dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akses listrik, tetapi juga membuka peluang kegiatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.
 

(Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
 

Pangkas penggunaan solar

Selain pembangunan PLTS baru, pemerintah mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis energi yang lebih bersih.

Bahlil mencontohkan langkah PT PLN (Persero) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengembangkan bauran energi dengan memanfaatkan tenaga angin dan matahari untuk menggantikan penggunaan diesel.

Menurut dia, konversi tersebut dapat mengurangi kebutuhan solar sekaligus menekan beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, Bahlil menyebut kapasitas pembangkit listrik di Indonesia yang masih menggunakan solar mencapai sekitar 12,6 GW. Penggunaan pembangkit berbahan bakar solar tersebut diperkirakan membutuhkan konsumsi minyak sekitar 230 ribu sampai 250 ribu barel per hari.

"Jadi kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM, khususnya solar akan turun dan semuanya memakai energi nasional," kata Bahlil.

Khusus Bali, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 MW. Program tersebut dinilai dapat mengurangi penggunaan solar oleh PLN.

"Selama ini ternyata Bali ini masih memakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali, karena kampanyenya green energy," tegas Bahlil.