Indonesia Bidik Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta: Sejumlah pelaku usaha mendukung visi besar Pemerintah Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Salah satunya perusahaan ritel fashion modest (busana muslimah) lokal, Kami Idea Indonesia (Kami Group), yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia.

Marketing Communication Head Kami Idea Indonesia (Kami Group) Frima Zhellia mengungkapkan, keinginan tersebut bukan bukan tanpa sebab. Selain punya potensi pasar yang besar, kualitas fesyen muslim Indonesia juga memiliki daya saing global.

"Peningkatan kualitas produk ini juga dalam upaya kami sebagai pelaku modest fashion brand untuk memajukan sektor tadi sesuai dengan target Pemerintah Indonesia bahwa Indonesia harus menjadi kiblat modest fashion dunia," ucap Frima dalam acara Metro TV Sharia Economic Forum 2026: Accelerating Growth and Prosperity: Path to Global Impact di The Tribrata Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026, di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Februari 2026.

Metro TV Sharia Economic Forum 2026.

Dijelaskan lebih lanjut, produk-produk yang dimiliki Kami Group dirancang sebagai fesyen muslim yang modern, kekinian (up to date), serta mengikuti perkembangan zaman. Produknya pun tak hanya mengincar perempuan yang berhijab, melainkan juga menyasar pada perempuan yang msih belajar berhijab.

"Jadi penggunaan modest fashion atau modest wear itu menurut kami juga merupakan sebuah inklusivitas bagi perempuan-perempuan muslim di luar sana yang mungkin masih belajar berhijab, tidak harus berhijab, tp sudah mulai berpakaian tertutup. Jadi bisa lebih luas lagi kita menjangkau pasar," urai dia.

Aturan Berubah-ubah

Di sisi lain, Direktur Utama PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel) Syam Resfiadi juga turut mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekosistem syariah dunia.

Namun ia menyangkan seringnya perubahan aturan yang kerap dilakukan Kementerian Haji dan Umrah dari Indonesia maupun Arab Saudi. Kondisi ini kerap menyulitkan para pelaku usaha.

"Peraturan-peraturan di Kementerian Haji di Indonesia dan juga di Arab Saudi selalu berubah. Mulai sejak tahun 2001 mereka sudah mau menerapkan sistem digitalisasi, namun masih bertahap, masih banyak manualnya. Tapi sekarang sudah hampir 95 persen digital, manualnya masih ada," papar dia.

Ilustrasi. Foto: dok ist.

Hal senada diungkapkan Pendiri sekaligus Direktur Utama dan Komisaris Multazam Utama Tour Imam Bashori yang menyebutkan jika perubahan aturan yang ada di Kementerian Haji dan Umrah Indonesia dan Arab Saudi terjadi saban tahunnya.

"Kendala yang paling sering kami alami bahkan setiap tahun itu adalah perubahan aturan dari berbagai pihak, dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerinah Arab Saudi, sama-sama berubah sehingga sulit untuk kita antisipasi," tutur dia.