Respons AHY Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu: Tidak Usah Berprasangka

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu meminta semua pihak tak menyampaikan prasangka terkait pelaksanaan pesta demokrasi.

"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) soal kecurangan dan sebagainya," kata AHY di Istana Negara, Rabu, 21 Februari 2024.

Dia menilai wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 sebagai bentuk ekspresi usai pemungutan suara. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

"Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar," ungkap dia.

AHY menyampaikan saat ini penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlangsung. Namun, menurutnya pemenang pemilu sudah dapat diperkirakan. 
 

Baca juga: Fraksi PDIP Belum Bahas Wacana Hak Angket Kecurangan Pemil

AHY menyampaikan menyampaikan isu kecurangan pemilu selalu ada setiap tahun politik. Ia mengajak semua pihak untuk rekonsiliasi.

"Kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," sebut dia.

Ia menambahkan apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Partai Demokrat tidak ingin terlibat menggugat hasil pemilu.

"Saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," ujar dia.

Partai Demokrat, sambung AHY, akan bijak menggunakan suara di parlemen. AHY menegaskan Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai pada 2024, termasuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri ATR.

"Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai," kata dia.