Ilustrasi. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Seperti diketahui, subsidi energi di RAPBN 2025 dipatok sebesar Rp394,3 triliun. Angka tersebut naik cukup signifikan yakni 17,8 persen dibandingkan penganggaran subsidi dan kompensasi 2024 yang hanya sebesar Rp334,8 triliun.
"Secara umum, kalau subsidi energinya itu ditingkatkan, berarti memang ada upaya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang terkait dengan energi yang disubsidi," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, dilansir Media Indonesia, Rabu, 28 Agustus 2024.
Faisal pun mengingatkan anggaran subsidi energi yang naik di RAPBN 2025 harus diperhatikan ketepatan sasarannya.
"Jadi misalkan kalau bensin adalah berarti bensin golongan solar dan pertalite, kalau LPG berarti LPG yang 3 kilogram, artinya ini adalah bentuk bantalan untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah tapi, tentu saja yang perlu diperhatikan disini adalah masalah sekali lagi adalah ketepatan sasaran daripada penyaluran subsidi energi tersebut," ujar dia.
Membatasi subsidi
Seperti contoh untuk subsidi bensin, Faisal menyebut perlunya upaya untuk membatasi subsidi itu supaya tidak dinikmati oleh kalangan menengah atas.
"Perlu ada teknologi, perlu ada strategi secara teknis supaya BBM yang bersubsidi itu hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Entah misalnya dalam hal bensin, ini berdasarkan jenis kendaraannya misalnya, jadi kendaraan umum yang tetap bisa menerima subsidi BBM yang bersubsidi, kemudian sepeda motor, misalnya begitu. Nah sementara untuk mobil atau kendaraan roda empat, apalagi yang CC-nya besar, itu sudah tidak boleh lagi misalnya untuk mengkonsumsi pertalite atau solar," beber dia.
Faisal juga menyoroti apabila LPG 3 kg disubsidi, perlu adanya mekanisme untuk memastikan supaya subsidi LPG ini yang 3 kg terutama lebih tepat sasaran.
"Karena kalau berdasarkan data, justru ketidaktepatan sasaran LPG kalau tidak salah lebih besar dibandingkan dengan bensin yang bersubsidi," imbuh dia.
Streaming